Page 164 - Prosiding Agraria
P. 164

Quo Vadis GTRA:   149
                                                           Upaya Sistematis Pendefinisian Layanan Pertanahan Terintegrasi




























                                             Gambar 1. Suasana Rapat Koordinasi
                                      Sumber: Laporan Akhir GTRA Kabupaten Sragen 2022
                  Di  samping  komunikasi  formal,  yang  tidak kalah  penting  dalam  relasi  ini  adalah

             komunikasi tidak formal. Komunikasi tidak formal di sini adalah komunikasi yang dilakukan
             sebelum komunikasi formal dilaksanakan. Komunikasi ini biasanya dilakukan oleh bawahan
             (setingkat kepala seksi) yang diberi tanggung jawab untuk merealisasikan satu rapat atau

             bahkan kegiatan penataan akses secara keseluruhan. Peran mereka ini penting karena pada
             dasarnya komunikasi informal ini membuat arah kegiatan yang akan dilakukan organisasi.
             Cerita demikian diperoleh dari cerita Reforma Agraria dari Rejang Lebong dan Pandeglang.
             Menurut sumber kami, justru komunikasi pendahuluan yang menentukan ‘hitam-putihnya’
             kegiatan selanjutnya. Terlebih lagi jika kegiatan  tersebut merupakan kegiatan kerja sama

             pertama yang dilakukan.

                  Selanjutnya, studi ini mendefinisikan organisasi layanan integratif GTRA masih berada
             pada level kerjasama dan koordinasi. Ini adalah satu langkah lebih dari sekedar komunikasi
             dan pertukaran informasi. Dalam situasi ini para anggota organisasi yang memiliki posisi setara
             berupaya mengubah  prosedur atau  struktur yang biasanya dijalankan  untuk kepentingan

             keberhasilan pelaksanaan satu program.

                  Berbicara perubahan, hal pertama yang harus dibicarakan adalah perubahan-perubahan
             yang  terjadi  di kantor-kantor  pertanahan.  Kantor  pertanahan  yang  biasanya melakukan
             kegiatan pengukuran, pemetaan, penyelesaian sengketa, serta pendaftaran, sejak tahun 2018
             harus melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat agar tanah yang sudah terdistribusi

             tidak terlepas dari genggaman para penerima tanah. Hal ini merupakan pekerjaan baru bagi
             warga kantor pertanahan. Setelah itu, kemudian, diinisiasi membentuk GTRA yang berisikan
             instansi-instansi yang sudah menggeluti bidang pemberdayaan masyarakat untuk bekerja
             bersama-sama memberdayakan masyarakat. Kita mengenal tagline “dari sama-sama kerja ke

             bekerja sama”.
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169