Page 165 - Prosiding Agraria

150 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Satu hal yang menurut pandangan penulis terjadi perubahan adalah cara-cara
pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilakukan di satu tempat oleh pemerintah daerah.
Jika dulu kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh organisasi-organisasi perangkat

daerah yang ada, sekarang lembaga yang melaksanakan tugas-tugas pemberdayaan di satu
daerah bertambah dengan kehadiran kantor pertanahan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang dilakukan oleh kantor pertanahan dimulai dengan rapat koordinasi untuk menentukan
lokasi, pendataan kondisi sosial ekonomi, penguatan lembaga, dan pendampingan. Kegiatan
pendampingan inilah yang diserahkan kepada unit yang biasanya melakukan pemberdayaan

(mis: dinas pertanian untuk pendampingan usaha-usaha tani). Setiap kegiatan ini selalu
dikomunikasikan melalui rapat ekspose di akhir tahun atau awal tahun. Perubahan yang
terjadi adalah tidak dilakukannya pendataan atau penguatan lembaga oleh dinas pertanian.

Jadi, dalam konteks layanan integratif GTRA, upaya perubahan didorong oleh inisiator
layanan. ATR/BPN melalui kantor-kantor pertanahan melakukan upaya perubahan prosedur
atau tata laksana layanan pemberdayaan masyarakat.

E. Dimensi-Dimensi Layanan Integratif GTRA

Dimensi Mitra (partner)
Dalam pembicaraan tentang “partner”, kerangka kerja multidimensi menunjuk pada

berbagai pihak yang terlibat dalam inisiatif integrasi. Hubungan mereka ini kompleks
karena melibatkan banyak mitra, beroperasi di berbagai dimensi dan tingkat intensitas yang
berbeda, serta mencakup beragam komponen, struktur, dan desain. Partner-partner ini
bekerja sama untuk mencapai tujuan integrasi layanan, yang dapat mencakup peningkatan
akses ke layanan, koordinasi yang lebih baik antar layanan, dan hasil yang lebih efektif bagi

penerima layanan. Dalam konteks GTRA, instansi-instansi yang biasa melakukan layanan
pemberdayaan bersama dengan kantor pertanahan bekerja sama untuk memberikan layanan
pemberdayaan.

Kecuali kantor pertanahan, seluruh struktur fungsi yang ada pada masing-masing mitra
tidak diubah. Dalam konteks GTRA kantor pertanahan memiliki fungsi semacam “event

organizer” dalam kegiatan pemberdayaan. Kantor pertanahan melakukan sinkronisasi fungsi-
fungsi instansi yang diperlukan agar kegiatan pemeberdayaan di satu tempat dapat berlangsung
dengan baik. Sebagai contoh: di Sragen, ketika sudah diputuskan (dikomunikasikan)

bahwa pada tahun 2023 di Desa Bagor dijadikan lokasi pemberdayaan berbentuk: pelatihan
peningkatan produktivitas jagung, UMKM, Jahit/sablon/packaging, pemasaran, fasilitasi
perijinan tanah kas, permodalan, dan pendataan warga tidak tamat sekolah. Untuk keperluan
tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen menguhubungi dan mengajak Dinas Pertanian
dan Perikanan untuk melakukan penyuluhan di desa tersebut. Kemudian, untuk keperluan

jahit/sablon/packaging, kantor pertanahan berencana mengubungi dinas perindustrian
dan perdagangan. Jadi, dalam konteks GTRA ini, inisiator kegiatan mengubah/menambah
fungsinya agar tujuan terlaksana.