Page 234 - Prosiding Agraria

Konstruktivisme Penataan Akses Reforma Agraria: 219
Dinamika Kesejahteraan Masyarakat Inklusi Multi Aspek

dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program tersebut. Kolaborasi dalam Tim
GTRA memungkinkan berbagai perspektif dan keahlian disatukan untuk mencapai tujuan
bersama. Dengan melibatkan akademisi, program ARA dapat memanfaatkan penelitian dan

pendekatan ilmiah dalam implementasinya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam tim ini
memastikan bahwa program ini sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendapatkan dukungan
dari masyarakat setempat (Bryson, Crosby, & Stone, 2015).

Keterlibatan berbagai organisasi pemerintah baik instansi vertikal Kantor Pertanahan
maupun organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam program ARA juga dapat dianalisis

menggunakan teori partisipasi masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif
dari semua lapisan masyarakat dan organisasi dalam proses pembangunan untuk mencapai
hasil yang lebih berkelanjutan dan inklusif (Quick & Feldman, 2011).

1. Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional
Program Penataan Akses Reforma Agraria (ARA) di Kota Tegal diatur berdasarkan

Pasal 69 (2) Perpres Nomor 62 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma
Agraria, yang menetapkan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Harian
GTRA tingkat kabupaten/kota. Ini berarti bahwa Kepala Kantor Pertanahan memiliki
tanggung jawab penting dalam mengkoordinasikan tim untuk mensukseskan
program ARA, melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak lain

yang terkait. Menurut teori manajemen proyek, keberhasilan suatu proyek sangat
dipengaruhi oleh kemampuan manajer proyek dalam mengkoordinasikan berbagai
sumber daya dan pemangku kepentingan. Kepala Kantor Pertanahan, sebagai Ketua

Pelaksana Harian GTRA, harus mampu mengarahkan dan menyelaraskan tindakan
dari berbagai OPD dan pihak lain yang terlibat. Hal ini sesuai dengan konsep
yang dikemukakan oleh Kerzner (2017), yang menekankan bahwa koordinasi dan
komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan proyek, bukan hanya bersifat
administratif.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): Dinas ini tidak hanya terlibat
secara teknis tetapi juga mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung
kegiatan ARA. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya dukungan keuangan yang

berkelanjutan dari pemerintah untuk memastikan keberhasilan program (Bryson et
al., 2015). Dinas PUPR memainkan perannya sebagai kordinator OPD, dan melakukan
kerja-kerja sistematis dan terstruktur yang efektif.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian: Meskipun keterlibatannya pada tahap awal
terbatas, keterlibatan dinas ini dalam pelatihan pengolahan ikan sesuai dengan

potensi lokal menunjukkan adaptabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap
kebutuhan masyarakat setempat (Quick & Feldman, 2011).
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan: Dinas ini berperan

dalam menyediakan data pelaku usaha dan mendukung permodalan dengan
memanfaatkan sertifikat tanah. Pendekatan ini sesuai dengan teori kewirausahaan