Page 230 - Prosiding Agraria
P. 230
Konstruktivisme Penataan Akses Reforma Agraria: 215
Dinamika Kesejahteraan Masyarakat Inklusi Multi Aspek
diorganisir dan dianalisis untuk memahami bagaimana berbagai aspek penataan akses
reforma agraria mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pesurungan Lor.
Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan
dan memverifikasi temuan dari berbagai sumber data yang berbeda (Denzin, 1978). Selain itu,
member checking dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil wawancara dan temuan penelitian
kepada para informan untuk memastikan akurasi dan kebenaran data yang diperoleh (Lincoln
& Guba, 1985). Dengan pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian dapat memberikan
pemahaman yang komprehensif dan holistik mengenai kompleksitas penataan akses reforma
agraria dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pesurungan Lor,
sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan relevan.
C. Hasil dan Pembahasan
Konstruktivisme Proses dan Progres Penataan Akses Reforma Agraria
Reforma agraria sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN) di Indonesia bertujuan
untuk mencapai pemerataan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah, serta penyelesaian konflik agraria. Dalam konteks ini, teori konstruktivisme dapat
memberikan perspektif yang berharga untuk memahami bagaimana penataan akses reforma
agraria dapat diwujudkan dengan adil, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Konstruktivisme, yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan konstruksi sosial dalam
pembentukan pengetahuan dan praktik, relevan dalam menjelaskan proses penataan akses
reforma agraria di Kelurahan Pesurungan Lor, Kota Tegal.
Menurut teori konstruktivisme, keadilan dalam reforma agraria tidak hanya berkaitan
dengan distribusi tanah tetapi juga dengan konstruksi sosial yang mendukung akses yang
lebih luas terhadap sumber daya agraria. Sutaryono (2019) menyatakan bahwa keadilan dalam
reforma agraria mencakup redistribusi tanah serta perbaikan akses terhadap sumber daya
agraria yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Dalam konteks ini, pendekatan
konstruktivisme menekankan pentingnya interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan
pemangku kepentingan lainnya untuk membentuk kebijakan dan praktik yang adil.
Di Kelurahan Pesurungan Lor, upaya untuk menciptakan keadilan dalam reforma agraria
diwujudkan melalui keputusan Wali Kota Tegal Nomor 590/099/2023 tentang Pembentukan
Kampung Reforma Agraria Tahun Anggaran 2023. Langkah ini didukung oleh pembentukan
Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) melaui Keputusan Wali Kota Tegal Nomor
690/029/2023 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Tegal Tahun
Anggaran Tahun 2023 yang melibatkan berbagai organisasi pemerintah daerah (OPD) sesuai
dengan kapasitas masing-masing. Dengan adanya keterlibatan pemerintah daerah, penataan
akses reforma agraria dapat dikelola secara lebih terstruktur dan adil, memastikan bahwa
kelompok marjinal dan petani kecil mendapatkan manfaat yang signifikan. Bahkan Kota
Tegal menjadi daerah pertama di Jawa Tengah yang pemerintah daerahnya mengalokasikan
anggaran secara spesifik untuk program reforma agraria.
