Page 43 - Prosiding Agraria
P. 43
28 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Gambar 1. Halaman Depan Peraturan Nagari Pagadih 2/2023 tentang Pengendalian dan
Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Hutan Nagari berbasis Kaum
Sumber: Pemerintah Nagari Pagadih
C.1.3 Pemetaan Tanah Ulayat Suku/Kaum di Pagadih
Pemerintah Nagari Pagadih dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pagadih menilai bahwa
pelaksanaan Perna perlu dilandasi oleh kepastian letak masing-masing ulayat kaum di
Pagadih. Dalam konteks pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) atau Hutan Nagari, Penghulu
atau Mamak Kepalo Kaum (Kepala Kaum) diposisikan sebagai tokoh sentral koordinasi
hingga izin pemanfaatannya agar diketahui dengan presisi letak lahan dan luas lahan ulayat
kaum yang beririsan dengan area izin Perhutanan Sosial. Sesuai keputusan rapat Tigo Tungku
Sajarangan tanggal 17 Juli 2023, penghulu bersepakat untuk memetakan tanah ulayat dan
mengutus tiga orang anak kemenakan dari tiap kaum untuk dilatih teknis pemetaan dengan
difasilitasi oleh WRI. Fasilitator dari WRI memfasilitasi keseluruhan proses pemetaan dengan
pendekatan pemetaan partisipatif. Wali Nagari, Ketua KAN beserta jajaran Ninik Mamak
menjadi pengambil keputusan utama. Fasilitator dari WRI Indonesia juga memberikan
pandangan tentang pentingnya batas yang jelas untuk menghindari konflik internal dan
eksternal.
