Page 439 - Kembali ke Agraria

Kompas, 16 Februari 2010

Mencegah Legislasi Penggusuran

UBLIK mesti waspada. Dalam Program Legislasi Nasional 2010
Ptercantum rencana penyusunan RUU Pengambilalihan Tanah
untuk Kepentingan Pembangunan. Legislasi ini potensial melegalisasi
penggusuran.
Pemerintah juga sedang merumuskan RUU Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Meski beda redaksi
judul, tampaknya secara substansial, baik pemerintah maupun parle-
men memiliki itikad sama untuk menyusun legislasi yang mengatur
penyediaan tanah untuk kepentingan “pembangunan” atau
“umum”. Kesulitan investor dalam pembebasan tanah yang dibu-
tuhkan untuk pembangunan infrastruktur jadi alasan utama perlunya
RUU ini. Para investor berulang kali mengeluh ke pemerintah karena
proyek mereka kerap terhambat gara-gara rumitnya pembebasan
tanah.
Tahun 2005, pemerintah menggelar Infrastructure Summit, yang
menghasilkan desakan kebijakan untuk mempermudah pengadaan
tanah bagi pembangunan infrastruktur. Tak lama setelah itu, Presiden
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
yang menuai badai protes, termasuk dari DPR kala itu. Akhir 2009,
digelar National Summit. Melalui forum ini, para investor di bidang
infrastruktur kembali mendesak pemerintah membuat regulasi atas
hal yang sama, dengan legislasi yang lebih kuat.

420