Page 442 - Kembali ke Agraria
P. 442
Sinar Harapan, 10 Maret 2010
Regulasi Baru Tanah Telantar
DA kabar baik yang tak tersiarkan secara memadai. Tanggal
A22 Januari 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar. PP ini meru-
pakan pengganti PP 36/1998.
PP 11/2010 merupakan regulasi baru tanah telantar, yang isinya
mengandung delapan bab, 20 pasal, dan dilengkapi bagian penje-
lasan. Kedelapan bab itu meliputi ketentuan umum, objek penertiban
tanah telantar, identifikasi dan penelitian, peringatan, penetapan
tanah telantar, pendayagunaan tanah negara bekas tanah telantar,
ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Penulis termasuk pihak yang mendorong dan menantikan
perbaikan regulasi tanah telantar ini. Setelah mempelajari substansi
PP 11/2010, berikut ulasan kritis yang perlu mendapat perhatian
saksama.
Segi penertiban
Semua jenis hak yang diatur dalam UU No 5/1960 (UUPA) men-
jadi objek tanah yang disasar PP ini, meliputi: “Objek penertiban
tanah telantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara
berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,
dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak
diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai
423
