Page 446 - Kembali ke Agraria

Republika, 13 April 2010

Tanah Telantar

ETELAH proses yang cukup panjang, regulasi baru mengenai
Stanah telantar akhirnya terbit juga. Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menandatangangi Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
(22 Januari 2010) menggantikan PP 36/1998. Revisi PP 36/1998 diper-
lukan untuk mempercepat penyelesaian masalah akut terkait tanah
telantar di Indonesia.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menuntaskan identi-
fikasi tanah telantar di seluruh Indonesia. Sebanyak 7,3 juta hektare
lahan telantar yang sudah diidentifikasi itu akan didayagunakan
agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kepala BPN, Joyo Winoto,
mengatakan, tanah telantar itu harus didayagunakan sesuai perintah
PP 11/2010. Pemerintah berencana memanfaatkan tanah telantar itu,
di antaranya, untuk reforma agraria (land reform), kepentingan strategis
negara dan pemerintah seperti ketahanan pangan, energi, dan
pengembangan perumahan rakyat (Republika, 22/03/2010).
Setelah PP 11/2010 terbit, maka siapa pun terbukti menelantarkan
tanah harap bersiap sedia untuk ditertibkan demi kepentingan rakyat,
bangsa dan negara. Selama ini, penelantaran tanah telah menjadikan
akses masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha terhadap tanah men-
jadi tertutup. Kerugian negara yang lahir dari hilangnya manfaat
karena penelantaran tanah sangatlah besar. Setiap tahunnya diper-
kirakan lebih besar dari total anggaran pembangunan publik. Maka

427