Page 448 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

disahkan hingga diganti, tak ada satu pun bidang tanah yang secara
formal dinyatakan telantar. Dampaknya, jutaan hektare tanah yang
secara fisik telantar, tapi secara hukum tak dapat dinyatakan telantar.
Secara keseluruhan, isi PP 11/2010 ini meliputi 8 bab dan 20
pasal, serta dilengkapi penjelasan. Kedelapan bab tersebut adalah;
Ketentuan umum; Objek penertiban tanah telantar; Identifikasi dan
penelitian; Peringatan; Penetapan tanah telantar; Pendayagunaan
tanah negara bekas tanah telantar; Ketentuan peralihan, dan; Keten-
tuan penutup. Kepastian adanya perbaikan dalam prosedur dan
mekanisme operasional penertiban dan pendayagunaan tanah telan-
tar sangat diperlukan agar tanah-tanah telantar itu otomatis sebagai
objek reforma agraria. Sehingga, penertiban dan pendayagunaan
tanah telantar berguna bagi keperluan menutup defisit kebutuhan
rakyat miskin atas tanah sebagai faktor produksi utama.
Reforma agraria menjadi jawaban tepat memajukan dan memak-
murkan bangsa, secara bersama. Reforma agraria, hakikatnya proses
penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan
sosial. Ini adalah upaya besar seluruh komponen bangsa. Di sinilah
relevansi menempatkan seluruh pengertian, ruang lingkup, dan kegu-
naan dari pengelolaan ‘’tanah negara bekas tanah telantar’’ dalam
realisasi reforma agraria sejati, yang salah satunya dimaksudkan
untuk mengatasi kemiskinan struktural yang dihadapi mayoritas
rakyat Indonesia, khususnya kaum tani di pedesaan.
Reforma Agraria tanpa kebijakan pemerintah ialah kemustahilan.
Sementara itu, reforma agraria tanpa melibatkan organisasi rakyat akan
gagal dalam mencapai tujuannya. Keberadaan organisasi rakyat (tani)
yang kuat ialah prasyarat pokok keberhasilan reforma agraria. Peran
dan keterlibatan organisasi rakyat dalam pelaksanaan reforma agraria
sangat penting. Pada akhirnya, upaya penertiban dan pendayagunaan
tanah telantar hanya akan berkontribusi pada penanggulangan
kemiskinan jika ia diletakkan dalam bingkai pelaksanaan program
reforma agraria untuk kepentingan rakyat miskin. Wallahu ‘alam.***

429