Page 453 - Kembali ke Agraria
P. 453
Sinar Harapan, 17 April 2010
Kiat Mengakhiri Kontroversi “Food Estate”
Refleksi Hari Perjuangan Petani Internasional
UNIA pertanian, agraria, dan lingkungan di dunia kini sedang
Dmenghadapi ancaman baru dari praktik penguasaan dan
penggunaan tanah secara masif dan intensif dalam skala luas oleh
pihak asing di suatu negara. Ini dilakukan dengan dalih demi pro-
duktivitas pertanian untuk ketahanan pangan dunia, yang diistilah-
kan dengan land grabbing untuk tujuan food colonialism.
Sambil mengenang Hari Perjuangan Petani Internasional 17
April 2010, penulis menyorot kebijakan mengenai food estate di Indo-
nesia dalam kaitannya dengan tantangan baru di atas. Melalui me-
dia massa, kita memahami bahwa kontroversi telah mengiringi pelun-
curan food estate sebagai kebijakan pembangunan pertanian terbaru
yang digencarkan pemerintahan SBY jilid II. Salah satunya, hal ini
dipicu terbitnya regulasi baru di bidang pertanian berupa Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi Daya Ta-
naman, yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
28 Januari 2010.
Food estate dinisbatkan sebagai konsep pengembangan produksi
pangan terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peter-
nakan di suatu kawasan dengan lahan yang luas. Adapun hasil
pengembangan food estate yaitu pasokan ketahanan pangan nasional
dan untuk ekspor. Beberapa hal yang diatur ialah soal luas lahan,
jangka waktu usaha, penggunaan subsidi, ketentuan fasilitas kredit,
434
