Page 449 - Kembali ke Agraria

Jurnal Nasional, 13 April 2010

Tanah Telantar Demi Reforma Agraria

ANAH telantar selama ini jadi persoalan pelik dalam realitas
Tagraria kita. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah melu-
kiskan; “Kalau kita terbang melihat lahan telantar... hati ini rasanya
juga ikut telantar atau serasa ditebang” (Jurnal Nasional, 3/12/09).
Menurut catatan Badan Petanahan Nasional, luas tanah yang
diidentifikasi telantar di Indonesia mencapai 11,1 juta hektar. Rin-
ciannya, tanah yang ditelantarkan memiliki hak guna usaha (HGU)
dan hak guna bangunan (HGB) luasnya mencapai 1,191 juta hektar.
Tanah negara hasil pelepasan kawasan hutan yang luasnya jika diga-
bung dengan HGU dan HGB mencapai 8,1 juta hektar. Dan tanah
telantar yang tidak memilik status peruntukan seluas 3 juta hektar.
Lebih lanjut, sebagaimana diungkapkan Joyo Winoto (Kepala
BPN), untuk menata aset masyarakat, BPN menempuh beberapa lang-
kah utama, dua di antaranya melalui penataan tanah telantar dan
menjalankan reforma agraria (Jurnal Nasional, 17/07/08). Setelah
melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Presiden menanda-
tangi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Telantar (22 Januari 2010) pengganti PP
No.36/1998 yang mengatur hal yang sama.
Keseluruhan PP 11/2010 ini mengandung 8 bab dan 20 pasal,
serta dilengkapi penjelasan. Kedelapan bab tersebut meliputi; Keten-
tuan umum; Objek penertiban tanah telantar; Identifikasi dan peneli-
tian; Peringatan; Penetapan tanah telantar; Pendayagunaan tanah

430