Page 451 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

memberikan ruang lebih luas bagi keterlibatan rakyat sehingga dalam
praktiknya dapat didongkrak oleh kemauan rakyat yang sadar dan
kemampuan rakyat yang terorganisir (agrarian reform by leverage).
Konteks politik dari implementasi PP 11/2010 erat kaitannya
dengan keperluan adanya ketegasan komitmen Presiden RI untuk
benar-benar menjalankan reforma agraria. Jajaran eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan militer di pusat maupun daerah, harus mengerahkan
energinya dalam mewujudkan penyediaan tanah dan akses strategis
bagi rakyat miskin melalui reforma agraria. Regulasi khusus, berupa
UU/PP tentang Pelaksanaan Pembaruan Agraria, serta pembentukan
kelembagaan Komite Nasional Pembaruan Agraria, Kementerian
Kompartemen Agraria, dan Peradilan Agraria, merupakan indikator
nyata dari wujud komitmen tadi.

Langkah strategis
Peneropongan substansi PP 11/2010 dalam beragam konteks di
atas dapat diletakkan sebagai bahan pertimbangan bagi perumusan
strategi kebijakan negara dan gerakan sosial ke depan. Keseluruhan
langkah ini, dibingkai reforma agraria sebagai agenda bangsa dan
strategi dasar membangun struktur politik, ekonomi dan sosial yang
lebih sehat dan kuat.
Agar penertiban dan pendayagunaan tanah telantar berjalan
efektif dan dapat mengatasi problem-problem pokok agraria, perlu
sejumlah langkah strategis: Pertama, perlu aturan yang lebih opera-
sional untuk memperjelas tanah-tanah yang dapat segera diproses
dan dinyatakan sebagai tanah telantar. Kedua, perlu kejujuran, kete-
gasan dan konsistensi aparatur pelaksana dengan menghindari kolu-
si dengan pihak penelantar tanah. Ketiga, perlu koordinasi efektif
instansi/aparat BPN dengan Pemda yang lebih dekat subjek serta
punya kewenangan yang relatif lebih luas di era otonomi daerah.
Keempat, perlu dukungan politik yang kuat dari parlemen pusat mau-
pun daerah melalui legislasi, anggaran (APBN/D), dan kontrol serta
antisipasi kemungkinan resistensi atas penerapan peraturan ini.

432