Page 455 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

asing karena akan diberi banyak kemudahan untuk “memiliki” dan
mengelola lahan yang ada di Indonesia.
Food estate ini bisa mengarah pada feodalisme karena peran petani
pribumi hanyalah sebagai mitra kerja alias “buruh” bagi pemodal di
food estate. Keuntungan pemerintah dari food estate yaitu membuka
peluang kerja, pemasukan pajak meningkat, dan adanya pendapatan
nonpajak. Namun, pemerintah kurang memperhatikan bahwa petani
akan tetap menjadi buruh di negerinya sendiri. Daripada diberikan
kepada asing, hendaknya pemerintah berpikir bagaimana jutaan hek-
tare “tanah tidur” bisa dikelola petani Indonesia (www.spi.or.id).
Diidentifikasi kerugian food estate yaitu, pertama, potensi lahan
yang dimiliki rakyat Indonesia tak bisa maksimal dimiliki dan dikelola
penuh oleh petani Indonesia. Kedua, jika peraturan yang dihasilkan
pemerintah tentang food estate lebih berpihak pada pemodal daripada
petani, kemungkinan konflik seperti konflik di perkebunan besar akan
terjadi juga dalam food estate. Ketiga, jika peraturan memberikan kemu-
dahan dan keluasan bagi perusahaan atau personal pemilik modal
untuk mengelola food estate, maka karakter pertanian dan pangan
Indonesia makin bergeser dari peasant based and family based agricul-
ture menjadi corporate based food and agriculture production, yang mele-
mahkan kedaulatan pangan Indonesia. Keempat, jika pemerintah tidak
mampu mengontrol distribusi produksi hasil dari food estate, maka
para pemodal akan jadi penentu harga pasar karena penentu dijual
di dalam negeri atau ekspor adalah harga yang menguntungkan bagi
pemodal (Cahyono, 2009).
Food estate juga menjadi isu kritis yang memperparah kerusakan
ekologis. Deforestasi menampilkan potret kerusakan hutan dan ling-
kungan gara-gara legal maupun illegal logging. Keserakahan manusia
telah dijawab alam dalam beragam bencana, seperti banjir/longsor
di kala musim hujan, serta kekeringan di kala kemarau. Laju kerusa-
kan hutan Indonesia seluas 13 lapangan bola per menit, atau setara
3,6 juta hektare hutan setiap tahunnya. Menurut data yang tercatat
di Departemen Kehutanan (2003), hutan yang rusak atau tidak dapat

436