Page 459 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

tut perubahan PP No 18/2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman,
UU No 12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, dan UU No 7/
1996 tentang Pangan. Sikap Tani juga mendesak pelaksanaan pemba-
ruan agraria dan mengeluarkan UU perlindungan petani.

Kembangkan koperasi petani
Penulis mendorong pemerintah, khususnya Kementerian
Pertanian, untuk segera merancang usulan legislasi dan regulasi yang
menempatkan kaum tani (terutama yang miskin) sebagai pelaku
utama pertanian kita. Hendaknya, ada rancangan legislasi dan regu-
lasi yang dapat memastikan hak-hak dasar kaum tani yang dibu-
tuhkan untuk mengembangkan produksi pertanian secara kolektif
dapat segera disiapkan dan dilempar ke publik untuk dikritisi.
Jika sungguh-sungguh ingin memihak rakyat miskin, pemerintah
mestinya mengarahkan segala produk kebijakan yang pro-poor men-
jadi lebih pokok. Penyusunan RUU Pelaksanaan Pembaruan Agraria,
serta RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Petani, Nelayan
dan Masyarakat Adat, semestinya masuk ke dalam daftar prioritas
program legislasi nasional yang disusun pemerintah bersama parle-
men. Di dalam rancangan legislasi dan regulasi operasionalnya kelak,
kebutuhan kaum tani, nelayan dan masyarakat adat atas sarana pro-
duksi yang utama dan penunjang lainnya harus dipastikan terhidang
secara signifikan di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara
di tingkat nasional maupun daerah. Agenda legislasi yang pro-poor
harus dicerminkan pula dalam anggaran (budget) negara yang me-
mihak kaum miskin.
Mengatasi kontroversi program food estate, hendaknya dilakukan
dengan mengembangkan corak produksi alternatif yang lebih mem-
buka ruang bagi kaum tani miskin mengakses berbagai kebutuhan
guna melancarkan proses produksi, pengolahan hasil, hingga distri-
busi hasil-hasil pertaniannya. Pembentukan dan pengembangan
koperasi-koperasi produksi dan distribusi pertanian yang berbasis
petani miskin (buruh tani, petani kecil/gurem, petani penggarap)

440