Page 457 - Kembali ke Agraria
P. 457
Sinar Harapan, 7 Mei 2010
Mencegah Diskriminasi Petani
di Ladang Pangan
ALAM beberapa hari ini, Kementerian Pertanian membuat
Dheboh. Hal ini dipicu beredarnya draf Peraturan Menteri
Pertanian (Permentan) tentang Pedoman Perizinan dan Usaha Budi
Daya Tanaman Pangan yang oleh sejumlah kalangan dinilai
mengandung banyak masalah.
Koalisi Anti-Diskriminasi terhadap Petani (Sikap Tani)—yang
anggotanya terdiri dari belasan organisasi tani dan organisasi non-
pemerintah di tingkat nasional, yang mendorong pelaksanaan pem-
baruan agraria sejati di Indonesia—memandang draf Permentan ini
sebagai wujud dari kebijakan yang memanjakan pengusaha besar
dan mendiskriminasikan petani kecil (Jakarta, 26 April 2010).
Draf Permentan ini merupakan turunan dari Peraturan Peme-
rintah No 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman, yang
juga turunan dari Undang-Undang No 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budi Daya Tanaman (SBT). Dalam UU SBT telah diatur beberapa hak
petani, peranan pemerintahan dan pengusahaan budi daya tanaman
yang bisa diberikan izin kepada perorangan, BUMN/BUMD, badan
hukum, dan koperasi.
Namun, bukan realisasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak
petani yang diatur, tapi justru realisasi pengaturan pengusahaan
budi daya tanaman lewat PP dan draf Permentan ini, yang menem-
patkan modal semakin berpotensi untuk melakukan ekspansi ke
438
