Page 444 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

(Pasal 8, Ayat 1, 2, dan 3). Rentang waktu peringatan ini kita catat
sebagai kemajuan, mengingat dalam PP lama, peringatan diberikan
selama tiga kali dalam tiga tahun. Menurut PP ini, tanah yang dinya-
takan dalam keadaan status quo tak dapat dilakukan dikenai tindakan
hukum sampai diterbitkan penetapan tanah telantar yang memuat
juga penetapan penghapusan hak atas tanah, sekaligus memutuskan
hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai lang-
sung oleh negara.

Segi pendayagunaan
Lantas, untuk apa dan untuk siapa tanah yang sudah dinyatakan
telantar? Perlu dicermati pengaturan segi pendayagunaannya. Me-
nurut Pasal 15, “Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah telantar didayagunakan
untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui pembaruan agra-
ria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lain-
nya.” Peruntukan dan pengaturan peruntukan bekas tanah telantar
ini dilakukan Kepala BPN RI.
Uraian merujuk bagian penjelasan Pasal 15 Ayat 1: Reforma
Agraria sebagai kebijakan pertanahan yang mencakup penataan
sistem politik dan hukum pertanahan serta penataan aset dan akses
masyarakat terhadap tanah sesuai dengan jiwa Pasal 2 Ketetapan
MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelo-
laan Sumber Daya Alam, dan Pasal 10 UU No 5/1960 tentang Pera-
turan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penataan aset dan akses masya-
rakat terhadap tanah dapat melalui distribusi dan redistribusi tanah
negara bekas tanah telantar.
Sementara itu, program strategis negara, antara lain untuk
pengembangan sektor pangan, energi, perumahan rakyat dalam rang-
ka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kepentingan
cadangan negara lainnya antara lain untuk memenuhi kebutuhan
tanah untuk kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan,
kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemu-

425