Page 443 - Kembali ke Agraria
P. 443

Usep Setiawan

            dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
            penguasaannya,” (Pasal 2).
                Sementara itu, objek yang dikecualikan (Pasal 3) meliputi: “Tidak
            termasuk objek penertiban tanah telantar sebagaimana dimaksud
            dalam Pasal 2 adalah: (a) tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan
            atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergu-
            nakan sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya; dan
            (b) tanah yang dikuasai pemerintah, baik secara langsung maupun
            tidak langsung, dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang
            Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai
            dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.”
                Persis di bagian inilah titik terlemah PP 11/2010. Hal ini berpo-
            tensi menyulitkan upaya penertiban tanah-tanah telantar dalam skala
            luas yang dikelola perusahaan negara/daerah. Padahal, selama ini
            kawasan yang dikelola perusahaan negara di sektor kehutanan mau-
            pun perkebunan merupakan penyebab penting lahirnya ketimpangan
            penguasaan dan pemilikan tanah. Hal ini kerap melahirkan konflik
            dan sengketa pertanahan dengan warga miskin di sekitarnya, memi-
            cu penurunan kualitas layanan alam, dan diduga menjadi sarang
            korupsi.
                Akan tetapi, penertiban tanah telantar yang penguasaan dan
            pengusahaannya pada perusahaan negara, menurut PP ini harus
            bisa dibuktikan “ketidaksengajaannya”. Untuk itu, lubang sempit
            berupa “sengaja” atau “tidaknya” ini harus diperjelas agar dapat
            menjadi instrumen dalam menertibkan tanah yang ditelantarkan
            BUMN/D. Inilah pekerjaan rumah krusial dalam pengaturan lebih
            lanjut operasionalisasi PP 11/2010, yang disertai keberanian, kete-
            gasan, dan konsistensi pejabat dan aparat dalam implementasinya.
                Terhadap tanah terindikasi telantar akan diidentifikasi dan
            diteliti oleh Kanwil BPN bersama panitia (Pasal 7, Ayat 4, 5, 6, dan 7).
            Setelah proses identifikasi dan penelitian selesai dan ada fakta tanah
            telantar, lalu masuk ke proses peringatan. Dalam hal peringatan,
            pemerintah akan memberikannya sebanyak tiga kali dalam tiga bulan


            424
   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448