Page 441 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

penyusunan RUU Pelaksanaan Reforma Agraria hendaknya didu-
lukan dan diutamakan sebelum agenda legislasi keagrariaan dan
pertanahan lainnya.
RUU Pengadaan Tanah hendaknya menjawab: pembangunan
untuk siapa dan dijalankan dengan cara bagaimana? Jika pem-
bangunan lebih diprioritaskan untuk infrastruktur bagi pemodal
besar dengan mengesampingkan golongan lemah dan “membenar-
kan” praktik penggusuran, RUU ini layak ditolak tegas. Proses penyu-
sunan RUU Pengadaan Tanah membutuhkan konsultasi publik luas
dari tingkat kampung hingga kampus, yang mencakup kepentingan
sebanyak mungkin kelompok yang kemungkinan besar menerima
dampaknya kelak.
Sejumlah agenda dan langkah strategis patut dikedepankan. Per-
tama, perumusan ulang makna “pembangunan” dan “kepentingan
umum” dengan prinsip kewenangan negara untuk mengatur tanah,
tanpa mengorbankan hak warga. Kepentingan umum bukanlah un-
tuk bisnis dan hak rakyat harus dilindungi maksimal. Kedua, prosedur
dan mekanisme pengadaan tanah yang demokratis, emansipatif dan
manusiawi dengan menempatkan rakyat sebagai subyek pelaku yang
turut menentukan arah dan bentuk kegiatan pembangunan.
Ketiga, perlu pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibu-
tuhkan golongan lemah sekaligus memicu pembangunan ekonomi
rakyat yang berlandaskan pada kekuatan sendiri, demi kedaulatan
dan kemandirian bangsa. Keempat, perlu pengembangan orientasi
dan praktik pembangunan ekonomi bersemangat kolektif dalam
menggalang kekuatan sosial ekonomi internal bangsa sebagai batu
pijak sistem ekonomi kerakyatan yang kokoh, adil, dan berkelanjutan.
Pelaksanaan reforma agraria sejati ialah dasar dari pembangunan
untuk kepentingan umum dalam makna paling hakiki.***

422