Page 475 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

alih fungsi lahan. Kebijakan yang digulirkan oleh Dinas kehutanan
harus memihak rakyat kecil dan tidak terlalu memanjakan pemodal
besar agar terhindar dari cap sebagai agen neoliberalisme dan impe-
rialisme baru di lapangan agraria.
Ketiga, petani penggarap yang tergabung dalam serikat-serikat
tani independen harus diprioritaskan untuk dapat menggarap tanah
negara berupa hutan dan perkebunan yang ditelantarkan atau karena
hak guna usaha (HGU)-nya kedaluwarsa. Pemerintah mestinya mem-
fasilitasi petani miskin di sekitar hutan untuk berserikat dan mengem-
bangkan koperasi produksi pertanian kolektif, serta badan usaha
bersama pengelola hutan secara adil dan lestari.
Keempat, pemerintah pusat dan daerah hendaknya segera menyi-
apkan desain dan melaksanakan program pembaruan agraria berupa
penyediaan tanah yang cukup bagi petani miskin, buruh tani, dan
petani penggarap, serta mengadakan berbagai sarana-prasarana pen-
dukung yang dibutuhkannya. Dalam konteks itulah, penertiban dan
pendayagunaan tanah-tanah telantar, tak terkecuali tanah bekas ka-
wasan hutan yang diklaim Perhutani untuk kepentingan rakyat mis-
kin, harus dipercepat dan dipermantap. ***

456