Page 478 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

Sejauh ini dikenal konsepsi ketahanan, kemandirian, dan kedau-
latan pangan. Terlepas dari perdebatan paradigmatik atas ketiga
istilah ini, penting kiranya menemukan fokus agenda nasional untuk
mencegah kelaparan dan mengurangi kemiskinan secara tepat dan
akurat.

Setelah peluit ditiup
Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014 meletak-
kan tiga arah kebijakan: meningkatkan ketersediaan dan penanganan
kerawanan pangan, meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi
harga pangan, dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi
dan keamanan pangan. Menurut hemat penulis, ketiganya perlu terje-
mahan praktis operasional yang sanggup menjawab persoalan
pangan dari hulu hingga hilir. Aspek produksi, distribusi, dan kon-
sumsi pangan harus dibuat seiring sejalan. Prinsipnya, kedaulatan
kebijakan agraria, pangan, pertanian, dan perdagangan diperlukan
untuk meraih kemandirian serta mewujudkan ketahanan pangan.
Bagi Indonesia yang masih mengalami persoalan akut di sektor
hulu (bahkan pada aspek praproduksi), perlu ada langkah yang pasti
dan nyata dalam menuntaskan fondasi, yang pada gilirannya me-
mungkinkan ketahanan pangan nasional tercapai secara mantap.
Merujuk KUKP 2010-2014, pada bagian meningkatkan ketersediaan
pangan terdapat agenda menata pertanahan dan tata ruang wilayah
melalui pengembangan pembaruan agraria. Maknanya, kebijakan
pangan dan pertanian mesti diletakkan di atas struktur pemilikan,
penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang tertata adil
sebagai fondasi kokoh.
Hal ini sejalan dengan isu krusial yang diangkat FAO bahwa
ketiadaan akses penduduk miskin di pedesaan terhadap tanah
merupakan penyebab penting kemiskinan yang memicu kelaparan.
Adapun pembaruan agraria telah jadi konsensus nasional sejak 1960–
ditandai dengan lahirnya UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria, 24 September. Memasuki era reformasi kita

459