Page 220 - Tanah Hutan Rakyat
P. 220
Tanah Hutan Rakyat 207
persoalan keadilan sosial (lihat Winoto, 2007:5).
Dengan memperhatikan konsepsi reforma agraria, yang
meliputi penguatan asset yang berupa tanah, dan pemberian
akses untuk memanfaatkan asset, maka sesungguhnya
masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimendong telah
melaksanakan reforma agraria versi lokal. Hal ini dibuktikan
oleh adanya kemampuan mereka menghindari nilai-nilai dan
praktek colonial mode of development, menolak penanganan
masalah berbasis simptomatik, dan mengakhiri end pipe
policy. Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan tanah
hutan rakyat diberi “ruh” yang terkait dengan berbagai upaya
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan diterapkan dengan melakukan dispowerment
atas “kebebasan” masyarakat dalam menebang albasia yang
dimilikinya. Dengan kata lain, kebijakan pengelolaan tanah
hutan rakyat di Desa Kalimendong merupakan bagian dari
upaya membantu masyarakat yang kurang mampu, agar
dapat mencapai kondisi masyarakat yang berkarakter the good
community and competency, yang antara lain dicirikan oleh
adanya komunitas yang otonom. Masyarakat Desa Kalimendong
memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengurus
kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab, dan memiliki
kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri, serta
memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif bagi anggota
masyarakatnya, untuk mencapai kepentingan bersama.
Kepentingan bersama dalam konteks Desa Kalimendong,
adalah kepentingan seluruh masyarakat Desa Kalimendong
yang memenuhi aspek sosio-ekonomi dan aspek sosio-
