Page 219 - Tanah Hutan Rakyat

206 Aristiono Nugroho, dkk

Keinginan agar pengelolaan tanah hutan rakyat dapat
menyejahterakan masyarakat dari generasi ke generasi
menumbuhkan semangat konservasi yang berkembang
menjadi sadar konservasi. Kesadaran ini tidak dapat
dipaksakan, melainkan dibangun melalui pendekatan “social
forestry”, dengan cara: Pertama, melakukan optimalisasi
peran-serta atau partisipasi masyarakat, dengan meninggalkan
kebijakan pembangunan yang bersifat sentralistik. Ukuran
keberhasilan pengelolaan hutan tidaklah semata-mata

hanya bersifat bio-fisik, melainkan juga bersifat bio-sosial.
Kedua, memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan
konservasi, seperti aspek sosio-ekonomi dan aspek sosio-
ekologis. Dengan demikian masyarakat dapat memadukan
secara harmonis, ikhtiar mencapai kesejahteraan, dengan
ikhtiar melakukan konservasi tanah dan hutan.

Melalui pendekatan“social forestry” terbuka kesempatan
untuk melakukan reforma agraria, sehingga dapat
membebaskan masyarakat Desa Kalimendong dari penanganan
masalah berbasis simptomatik (“hanya menghilangkan rasa
sakit”), dan mengakhiri end pipe policy (“kebijakan ujung
pipa”), karena perjuangan semacam ini tidak akan mampu
mengatasi persoalan struktural di Desa Kalimendong. Akibat
ketidak-mampuan mengatasi persoalan struktural yang ada,

akan menjadikan masalah kemiskinan menjadi akut dan relatif
tinggi. Selain itu, ketidak-mampuan mengatasi persoalan
struktural juga berpeluang menciptakan pengangguran yang
persisten (sulit diatasi), serta kesenjangan sosial ekonomi yang
semakin melebar. Muara dari masalah ini pada akhirnya adalah