Page 217 - Tanah Hutan Rakyat

204 Aristiono Nugroho, dkk

dari pemilik hutan rakyat, Pemerintah Desa Kalimendong,
Perum Perhutani, dan APHR; Kedua, sikap alamiah aktor
dalam kehidupannya sehari-hari yang terkait dengan tanah
hutan rakyat, seperti: (1) Sikap pemilik hutan rakyat yang
siap berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian fungsi hutan.
(2) Sikap Pemerintah Desa Kalimendong yang berupaya
mendukung dan mengembangkan momentum kesejahteraan
melalui konservasi hutan rakyat. (3) Sikap Perum Perhutani
yang bersedia melakukan pengelolaan hutan negara

bersama masyarakat. (4) Sikap APHR yang memperjuangkan
kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek
konservasi; Ketiga, adanya hubungan yang bersifat bauran
antara resmi dan tak resmi antar aktor dalam pengelolaan
hutan. Keempat, proses penanaman kesadaran hingga
penuaian kesadaran dalam bentuk pengelolaan tanah hutan
rakyat.

Seluruh unsur pokok pengelolaan tanah hutan rakyat
di Desa Kalimendong identik dengan reforma agraria yang
meliputi penguatan asset yang berupa tanah, dan pemberian
akses untuk memanfaatkan asset. Sebagaimana diketahui
reforma agraria merupakan suatu perjuangan berat, yang
menuntut kesungguhan semua pihak. Joyo Winoto (2008:5)
menyatakan, bahwa perjuangan berat ini harus dimulai dengan

terlebih dahulu menyingkirkan nilai-nilai dan praktek colonial
mode of development, yang merupakan kerangka pemikiran
pembangunan yang: (1) kolonialistik, (2) eksploitatif, (3)
tidak membebaskan, (4) myopic, dan (5) berperspektif jangka
pendek.