Page 101 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

Desa memberikan harapan baru bagi masyarakat hukum adat dengan
mengatur jenis desa yang memiliki karakteristik khas wilayahnya.
Pengertian desa adat dalam UU Desa tidak terpisah, melainkan
merupakan salah satu bentuk dari desa. Dalam UU Desa dijelaskan
bahwa desa terdiri dari dua macam yaitu: desa konvensional dan desa
adat. Suatu wilayah disebut desa jika terdapat kesatuan masyarakat
hukum dengan batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur urusan
pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa, asal-usul, dan hak tradisional yang diakui.

Hal ini sejalan dengan Konstitusi yang menegaskan bahwa negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 18 B UUD
1945). Lebih lanjut, pasal ini dijelaskan melalui UU Desa di Pasal 97
bahwa syarat substantif penetapan desa adat memiliki wilayah, pranata
pemerintahan adat, harta kekayaan adat, benda adat, dan hukum
adat. Desa adat diakui oleh undang-undang yang berlaku, diakui oleh
warga, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, serta tidak
mengancam kedaulatan dan integritas NKRI.
Pembentukan desa adat menurut UU Desa, sama dengan
pembentukan desa biasa yang ditetapkan melalui peraturan daerah
kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat,
asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya, serta kemampuan dan
potensi desa. Desa adat harus memenuhi 8 syarat: (1) Usia desa induk
minimal 5 tahun; (2) Jumlah penduduk minimal 6.000 jiwa atau 1.200
kepala keluarga; (3) Wilayah dengan akses transportasi antarwilayah;
(4) Kehidupan sosial budaya yang sesuai dengan adat istiadat desa; (5)
Potensi sumber daya alam, manusia, dan ekonomi; (6) Batas wilayah desa
yang ditetapkan dalam peta desa; (7) Sarana dan prasarana pemerintahan
desa serta pelayanan publik; dan (8) Tersedianya dana operasional dan
tunjangan bagi perangkat pemerintah desa sesuai peraturan perundang-
undangan.

82 Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
di Kampung Naga