Page 102 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

Penetapan desa adat melibatkan pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota serta majelis adat. Bupati/walikota menetapkan desa
adat dengan persetujuan penuh dari dewan perwakilan rakyat daerah
melalui rancangan peraturan daerah yang diajukan kepada gubernur dan
menteri untuk mendapatkan nomor register dan kode desa. Jika belum
mendapatkan kedua nomor tersebut, rancangan perda ini tidak bisa
ditetapkan sebagai perda. Padahal dalam ketentuan peralihan disebutkan
bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota harus menetapkan peraturan
daerah tentang penetapan desa adat dalam waktu satu tahun setelah
undang-undang desa diundangkan pada Januari 2015.
Menurut nomenklatur penetapan desa berdasarkan tugas
Kementerian pada tahun 2015 yang diatur dalam Perpres Nomor 11 dan 12
Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa,
penetapan desa menjadi tanggung jawab Kemendagri di bawah Direktur
Penataan Desa, bukan Kementerian Desa. Kementerian Desa berfokus
pada pemberdayaan desa. Ketidakjelasan ini juga terlihat dalam peraturan
pemerintah tentang UU Desa, yang menyebutkan bahwa menteri yang
dimaksud adalah menteri yang bertanggung jawab atas desa. Namun,
hingga saat ini, Kemendagri belum mengeluarkan Permendagri tentang
penetapan desa adat, terlebih lagi tentang penetapan di luar dari desa
adat atau cakupan yang lebih kecil dari sebuah desa. Vel, Zakaria &
Bedner (2017), seorang peneliti di Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria,
mengungkapkan bahwa meskipun beberapa kabupaten telah memulai
inisiatif pembentukan desa adat, seperti di Papua yang telah menetapkan
36 desa adat, namun belum ada Perda yang mengatur hal tersebut. Situasi
serupa terjadi di Bali, Sumatera Barat, dan Riau, di mana kabupaten-
kabupaten telah mengambil langkah, tetapi belum diikuti dengan
regulasi di tingkat daerah.

Persyaratan penetapan desa adat yang tertuang di dalam UU Desa
tidak dapat diterapkan untuk Kampung Naga. Hal ini dikarenakan
wilayah Kampung Naga yang diklaim oleh masyarakat setempat sebagai
wilayah adat hanya mencakup 1 RT saja dengan jumlah penduduk 281
jiwa atau 102 kepala keluarga, sehingga bukan termasuk Desa Adat, akan
tetapi Kampung Adat yang cakupannya lebih kecil dari sebuah desa.

BAB 05 83
Sistem Tenurial Masyarakat Adat Kampung Naga