Page 97 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

BAB 05

Penguatan Status Hukum

Kampung Naga sebagai

Kampung Adat

“We are the land. The land is us.
It is fundamental to our identity.”
- Winona LaDuke

Pada Bab ini, Peneliti akan memberikan gambaran terkait progres
penguatan status hukum Kampung Naga sebagai Kampung Adat.
Penjelasan progres ini akan membahas terkait payung hukum apa saja
yang ada di Kampung Naga. Terlebih lagi tidak luput dari peranan
lembaga adat dalam menjaga keeksistensian Kampung Naga. Dalam
setiap kegiatan, tentunya terdapat kendala yang dihadapi oleh lembaga
adat dalam memperjuangkan status hukum Kampung Naga. Untuk itu,
bab ini akan menjelaskan lebih rinci terkait progres Kampung Naga
menjadi kampung adat.

A. Kampung Naga dalam Bingkai Hukum: Pemahaman
atas Statusnya Secara Formal
Menurut Sari (2021), substansi hukum pertanahan dalam UUCK
tidak menyederhanakan regulasi, malah berbanding terbalik dengan apa
yang dibutuhkan oleh masyarakat adat dalam UUPA, Konstitusi, Putusan
MK, dan TAP MPR No. IX/2001. Berbagai masalah juga muncul dalam
pengaturan pengadaan tanah yang merugikan hak-hak Masyarakat
Hukum Adat (MHA). Hal ini dikarenakan pengakuan keberadaan MHA
tidak jelas dan tidak secara eksplisit diakui sebagai subyek hak atas Tanah
Ulayat yang bisa digunakan dalam pembangunan (Sitabuana & Sanjaya,
2021).