Page 103 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

Untuk itu, proses pengakuan dan penetapan Kampung Naga sebagai
Kampung Adat tidak bisa menggunakan syarat-syarat yang tertuang di
dalam UU Desa.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat juga
dibahas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.
Peraturan ini menyatakan bahwa tahapan pengakuan dan perlindungan
bagi masyarakat hukum adat dapat melalui identifikasi, verifikasi,
dan penetapan masyarakat hukum adat. Dalam peraturan tersebut
disebutkan bahwa untuk pengidentifikasian masyarakat hukum adat
hanya mencermati beberapa hal yaitu: (i) sejarah masyarakat hukum
adat; (ii) wilayah adat; (iii) hukum adat; (iv) harta kekayaan dan/atau
benda-benda adat; dan (v) kelembagaan/ sistem pemerintahan adat. Jika
pengakuan masyarakat hukum adat di Kampung Naga mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, masyarakat
adat di Kampung Naga sudah sesuai dengan kriteria persyaratan
yang tercantum dalam peraturan tersebut. Namun, ketidakselarasan
kebijakan antara pembentukan wilayah adat dengan pengakuan dan
perlindungan masyarakat hukum adat membuat Kampung Naga belum
bisa mendapatkan nomenklatur yang mengatakan bahwa Kampung Naga
merupakan Tanah Ulayat dan masyarakatnya merupakan Masyarakat
Hukum Adat. Padahal keberadaan masyarakat adat di wilayah Kampung
Naga sudah ada sejak dahulu sebelum negara ini terbentuk. (Wawancara
Kuncen tanggal 01 Maret 2024).
Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Asep selaku Kepala Seksi
Hubungan Hukum Pertanahan pada tanggal 03 Maret 2024, Bupati
Tasikmalaya telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 430/Kep.180-
Huk/2015 tentang Penetapan Kampung Adat Naga Desa Neglasari
Kecamatan Salawu sebagai Lembaga Adat yang berkedudukan di wilayah
Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini menandakan pemerintah daerah
telah mengakui dan memperhatikan keberadaan Kampung Naga yang
menjadi satu-satunya wilayah adat berupa pemukiman yang diduduki
oleh masyarakat hukum adat di Kabupaten Tasikmalaya. Terlebih lagi, di
tingkat nasional, ada peluang untuk mengakui tanah-tanah adat melalui
Permen ATR/BPN No. 14 /2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi

84 Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
di Kampung Naga