Page 105 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka
(Firdaus, 2017).
Guntur (2023) juga berpendapat bahwa ada banyak cara untuk
memberikan pengakuan formal terhadap penguasaan tanah masyarakat
adat. Pengakuan tersebut bisa seperti di Kalimantan Tengah melalui
penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). Selain itu, seperti
di Baduy, pengakuan formal terhadap tanah adat dilakukan melalui
proses pemetaan batas-batas bidang tanah yang dituangkan dalam Peta
Dasar Pendaftaran sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian, ada
juga pengakuan tanah adat di Sumatera Barat. Pengakuan tanah adat di
Sumatera Barat bisa dilakukan melalui pemberian hak ataupun konversi.
Lebih lanjut di Tanah Druwe Bali, pengakuan tanah adat dilakukan dalam
bentuk konversi hak lama menjadi hak milik sebagai usaha menjaga dan
mengakui secara formal keberadaan Tanah Ulayat tersebut. Berkenaan
dengan pendapat Guntur, Kampung Naga juga dapat diakui secara formal
terkait Tanah Ulayatnya melalui pensertipikatan tanah.
Sistem penerapan yang dilakukan secara kumulatif membuat
masyarakat adat sulit untuk mendapatkan status legal standing,
termasuk untuk mendapatkan hak-hak tradisionalnya. Pengaturan
yang kontradiktif dalam pelaksanaannya antara lain yaitu implementasi
peraturan terkait hak-hak masyarakat adat tidak efektif mengingat
norma yang dibuat seringkali bersyarat dan berpihak pada kepentingan
pemerintah pusat. Hal ini muncul terutama karena pemberian hak
secara penuh kepada masyarakat adat umumnya dinegasikan dengan
frasa “sepanjang menurut kenyataannya masih hidup” dan seterusnya.

Posisi dan peran hukum adat dalam upaya pembangunan hukum
nasional Indonesia masih bermasalah. Hukum adat telah diakui secara
resmi oleh negara, namun pemecahan operasionalnya masih terbatas.
Salah satu konflik yang muncul adalah terkait masyarakat adat tidak
dapat menjadi subjek pendaftaran tanah karena di dalam PP 24 Tahun
1997 subjek pendaftaran tanah hanya perorangan, kelompok, dan badan
hukum. Selain itu, dalam Pasal 9 butir 1 dalam PP tersebut, disebutkan
bahwa Tanah Ulayat tidak termasuk objek pendaftaran tanah, sehingga
berpotensi bahwa Tanah Ulayat dianggap sama dengan Tanah Negara.

86 Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
di Kampung Naga