Page 109 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

daerah mengetahui dan mengakui secara lisan keberadaan Kampung
Naga di Kabupaten Tasikmalaya.
Kuncen melalui Pemerintah Desa Neglasari sudah pernah
melakukan pengajuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov Jawa
Barat menolak permintaan ini dengan berpegang pada UU Desa bahwa
pembentukan sebuah desa harus memiliki penduduk minimal 6 ribu
jiwa atau 1.200 kepala keluarga. Kampung Naga yang keberadaannya
terletak di salah satu bagian RT di Dusun Naga, Desa Neglasari,
Kecamatan Salawu, saat ini hanya berjumlah 281 jiwa dengan 102 kepala
keluarga, sehingga tidak memenuhi persyaratan di dalam UU Desa. Oleh
karena itu, untuk menghadapi kondisi semacam ini dibutuhkan suatu
mekanisme baru dalam proses pengakuan dan penetapan kampung adat
yang merupakan bagian dari suatu desa dan masuk ke dalam salah satu
dusun (bagian terkecil dari desa).
Perjuangan Kuncen untuk mendapatkan pengakuan secara formal
terhadap Kampung Naga menjadi Kampung Adat diakhiri oleh Kuncen.
Hal ini dikarenakan Kuncen mengetahui bahwa jika Kampung Naga
mendapatkan pengakuan secara formal sebagai Kampung Adat, maka
adat tidak boleh menghalangi pemerintah untuk masuk ke dalam wilayah
adat memajukan pembangunan di Kampung Naga. Sejalan dengan yang
dikatakan oleh Illiyani (2018) bahwa suatu wilayah yang ditetapkan
sebagai desa adat akan memiliki 4 kewenangan yaitu: (i) kewenangan
hak asal-usul; (ii) kewenangan lokal berskala desa; (iii) kewenangan
yang ditugaskan oleh pemerintah; dan (iv) kewenangan yang ditugaskan
pemerintah menurut peraturan perundang-undangan. Dalam konteks
kebijakan adat Kampung Naga yang menolak penggunaan listrik
berdasarkan adat yang turun-temurun, Pak Rukman selaku Sekretaris
Desa Neglasari berpendapat bahwa hal tersebut dapat menghambat
upaya Kampung Naga untuk memenuhi kriteria desa adat. Menurutnya,
penggunaan listrik diperlukan untuk memperbaiki pembangunan
kehidupan di wilayah adat standar pemerintah. Tentunya, pembangunan
desa tidak dapat terlaksana tanpa suatu pedoman yang jelas. Pedoman
tersebut harus sesuai dengan visi misi negara Indonesia. Pedoman ini
terdapat dalam UU Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan

90 Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
di Kampung Naga