Page 106 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

Oleh karena masyarakat adat merupakan suatu perkumpulan masyarakat
asli yang tinggal dan menetap yang memiliki kesamaan sejarah, asal-usul,
adat istiadat, dan budaya, mereka tidak dapat tergolong dalam kelompok
masyarakat sebagai subjek pendaftaran tanah. Hal ini dikarenakan yang
dapat menjadi subjek hak yaitu perorangan, kelompok, dan badan hukum.
Oleh karena masyarakat adat bukan badan hukum, maka Masyarakat Adat
Kampung Naga belum bisa menjadi subjek hak, sehingga menimbulkan
potensi agar Masyarakat Adat Kampung Naga menjadi Badan Sosial guna
tergolong sebagai subjek hak. Namun demikian, kejelasan Tanah Ulayat
sebagai objek pendaftaran tanah sudah berlaku di UUPA.
Ismudi Muchsin dalam (Setya, Nasihuddin and Wook, 2023)
menyatakan bahwa adanya korelasi positif antara keberadaan masyarakat
adat dengan masyarakat modern yang berkolaborasi dengan industri
pariwisata. Hal ini berkesinambungan dengan realita Kampung Naga
yang menyandang status dengan Kampung Adat Wisata Budaya
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Kampung Naga termasuk
dalam Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Budaya yang harus dijaga
kelestarian dan keeksistensiannya. Oleh karena itu, keunikan budaya
dan keasrian Kampung Naga menjadi daya tarik tersendiri bagi para
wisatawan lokal dan mancanegara untuk berwisata terkait budaya asli
yang ada di dalam Kampung Naga.
Dalam hal pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat, terutama
terkait tanah dan hutan, dari pengalaman kasus-kasus sebelumnya,
tampaknya perlu ada perancangan kebijakan yang lebih teknis di tingkat
daerah. Kebijakan tersebut seharusnya bertujuan untuk memberikan
pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan masyarakat hukum
adat dalam berbagai bentuk susunan dan hak-hak yang dimilikinya.
Kebijakan semacam ini tidak bisa lagi hanya bersifat deklaratif, yang
hanya mengulang apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang ada. Dengan kata lain, kebijakan di tingkat daerah harus
secara rinci mencakup siapa dan apa saja yang dapat dianggap sebagai
subyek dan obyek hak masyarakat hukum adat dalam konteks sosial
dan budaya yang bersangkutan di kabupaten/kota terkait. Hal ini juga

BAB 05 87
Sistem Tenurial Masyarakat Adat Kampung Naga