Page 104 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat. Hal ini memberikan peluang untuk pensertipikatan Tanah Ulayat
sebagai interaksi akomodatif pada tingkat operasional melalui legislasi
atau pengakuan formal terhadap penguasaan Tanah Ulayat masyarakat
Naga. Dengan demikian, Kampung Naga dapat dilakukan formalisasi
hak atas Tanah Ulayat atau melegalkan wilayah administrasi Kampung
Naga secara hukum menurut UUPA.

Pengakuan Kampung Naga secara formal sebagai Kampung Adat
tidak harus melalui penerbitan Peraturan Daerah yang menyatakan
bahwa Kampung Naga merupakan Tanah Ulayat, akan tetapi dengan
adanya keputusan Bupati Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 tersebut,
artinya secara langsung pemerintah daerah mengakui bahwa Kampung
Naga dapat menjadi objek Tanah Ulayat secara hukum. Lebih lanjut
penetapan masyarakat adat sebagai subjek hak dapat ditetapkan melalui
Peraturan ATR/BPN, oleh karena: 1) obyek (Tanah Ulayat) sudah jelas
ada; 2) masyarakat adat Kampung Naga ada (keputusan Bupati); 3)
adanya bentuk hubungan hukum yang berupa kepemilikan oleh lembaga
adat dan penguasaan oleh anggota masyarakat adat; maka, 4) langkah
berikutnya berupa penetapan lembaga adat Kampung Naga sebagai
subyek hak atas tanah oleh Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian,
penerapan aturan lokal yang mempunyai kekuatan hukum untuk
mengontrol penguasaan dan pemanfaatan tanah dapat berjalan seiring
dengan hukum negara. Interaksi akomodatif terjadi ketika kebiasaan
adat diakui dalam kebijakan hukum (Guntur, 2023).
Ashiddiqie (2017) menjelaskan bahwa pemberian kewenangan
kepada Bupati dan Walikota untuk mengakui dan menghormati
masyarakat adat melalui peraturan daerah merupakan hal yang kurang
tepat. Menyerahkan nasib suatu masyarakat adat sepenuhnya kepada
pihak yang berwenang mengatur di tingkat kabupaten/kota tanpa aturan
yang jelas tentu cukup beresiko. Pemerintah telah mengeluarkan banyak
peraturan perundang-undangan untuk mengakui keberadaan masyarakat
adat, namun tidak merumuskan syarat dan prosedur yang singkat dan
sederhana yang bertujuan untuk mengakui hak-hak masyarakat adat.
Implementasi model peraturan seperti ini mengarah pada pengingkaran

BAB 05 85
Sistem Tenurial Masyarakat Adat Kampung Naga