Page 110 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga
P. 110
adanya UU ini diharapkan setiap desa di Indonesia memiliki tujuan yang
sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia begitu juga dengan Kampung
Naga. Hal ini jelas tidak memungkinkan Kampung Naga mendapatkan
pengakuan formal melalui peraturan daerah terkait penetapan sebagai
kampung adat karena pranata adat dan masyarakatnya menjaga perilaku
dan tatanan kehidupan di wilayahnya berdasarkan dengan adat. Artinya
tidak boleh ada perubahan yang signifikan terhadap bangunan, fasilitas,
budaya, dan lain sebagainya di dalam Kampung Naga, karena merupakan
warisan nenek moyang yang harus dipelihara. Tentunya mereka
mematuhi aturan-aturan adat untuk menjalani kehidupan sehari-hari
sambil menjaga kelestarian alam, terutama hutan, sumber air, dan
beberapa daerah keramat yang dipercayai memiliki nilai spiritual yang
tinggi bagi mereka.
Selama ini, jika ada program pemerintah yang masuk ke Kampung
Naga, akan diputuskan melalui musyawarah dengan lembaga adat. Jika
menurut adat program tersebut dianggap tidak sesuai dengan norma
adat, maka akan ditolak. Namun, hal ini bertentangan dengan dua
syarat kewenangan desa, yaitu ketika sebuah wilayah telah ditetapkan
sebagai desa adat, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah dan
kewenangan lain yang berdasar pada perundangan diurus oleh desa,
tetapi ditentukan/diatur oleh pemerintah dan perundangan. Oleh karena
itu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kesatuan
masyarakat hukum adat mau menjadi desa adat.
BAB 05 91
Sistem Tenurial Masyarakat Adat Kampung Naga
