Page 74 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga
P. 74

merujuk kepada Kampung Naga.  Dalam  wawancaranya,  Punduh
                menyatakan bahwa:
                  “Untuk  tanah  pemukiman Kampung Naga ini,  tanahnya  aja
                  milik adat, kalau bangunan yang ada di atasnya milik masing-
                  masing masyarakat  adat.  Tanah  pemukiman ini  tidak boleh
                  diperjualbelikan karena milik  adat”. (Wawancara  tanggal  16
                  November 2023).

                Sejalan dengan pernyataan Punduh bahwa tanah di Kampung Naga
                adalah tanah komunal dan berada di bawah kewenangan Kuncen
                selaku Kepala Adat Kampung Naga. Kuncen menyampaikan bahwa:

                  “Wilayah  adat Kampung Naga berada  di 5  kecamatan,  tapi
                  1,5 hektar ini menjadi pemukiman yang menjadi sentral bagi
                  warga kami. Jadi  warga kami itu  tersebar  di  5 kecamatan.
                  Ada atau tidak adanya masyarakat adat, batas adat itu sudah
                  ditentukan  oleh  nenek  moyang.  Tanah ini milik  adat,  tidak
                  boleh diperjualbelikan”. (Wawancara tanggal 01 Maret 2024).
                Masyarakat  Adat Kampung  Naga  tidak  diberikan kewenangan
                untuk  memiliki  tanah  pemukiman, akan  tetapi  mereka diberikan
                secara mutlak  untuk  dapat memiliki  dan menguasai bangunan
                rumah tempat tinggal dan juga bangunan kolam. Dalam beberapa
                wawancara bersama Masyarakat  Adat Kampung Naga,  mereka
                tidak memiliki tanah pemukiman, namun mereka memiliki rumah
                tempat  tinggal  seluas 5  bata  yang  merupakan  sebutan luas bagi
                masyarakat adat naga. Jika dikalkulasikan 5 bata sama dengan 60 m .
                                                                            2
                Mereka diberikan wewenang oleh Kuncen untuk boleh mengalihkan
                bangunan rumah tempat tinggal dan kolam tersebut ke ahli waris
                atau kerabat yang masih memiliki ikatan darah atau genealogis.

                Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Kuncen, bahwa Kuncen
                memiliki  memiliki Pajak Bumi  dan Bangunan (PBB)  terhadap
                tanah komunal Kampung Naga dan rutin membayarnya ke negara.
                Hal ini  dikarenakan,  kepala  adat berkomitmen  untuk mengikuti
                aturan  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  negara  karena  masih
                menjadi  bagian  dari  Indonesia. Berdasarkan  wawancara  tersebut,
                dahulu pemerintah daerah menawarkan agar Kampung Naga tidak



                                                                   BAB 04  55
                                        Sistem Tenurial Masyarakat Adat Kampung Naga
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79