Page 77 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

Jika dilihat dari isi penunjukkan yang ada di 18 Sertipikat Hak Milik,
bahwa tanah tersebut memiliki SPPT PBB yang merupakan dokumen
tertulis penguasaan dan kepemilikan tanah (Dipa Satria Dana,
Sudiatmaka & Febrinayanti Dantes, 2021), sehingga tanah ini bukan
tanah yang berasal dari bekas milik adat, melainkan tanah milik
pribadi masing-masing masyarakat adat yang diklaim oleh Ketua
Adat bahwa seluruh tanah pemukiman merupakan wilayah Tanah
Ulayat. Sementara itu, apabila dilihat dari dokumen pernyataan
pelepasan hak secara sepihak, bahwa tanah yang dilepaskan oleh
masing-masing masyarakat adat dilepaskan kepada Negara secara
sukarela dan tidak ada paksaan atau tuntutan dari pihak manapun
bukan dilepaskan ke adat, sehingga adanya ketidakselarasan antara
informasi Kuncen dengan aturan secara hukum terkait pelepasan
hak tersebut. Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 (d) PP 18 Tahun 2021
mengatakan bahwa Tanah Negara bisa berasal dari tanah yang
telah dilepaskan haknya. Dengan demikian, 18 Sertipikat Hak Milik
yang dilepaskan tersebut kembali menjadi Tanah Negara. Namun
menurut Syahyuti (2016), jika tanah yang telah dilepaskan tidak
benar-benar menjadi tanah yang mutlak dikuasai oleh perorangan.
Meskipun sebidang tanah yang telah terbuka dan dikerjakan
seseorang, namun campur tangan persekutuan hukum terhadap
tanah yang bersangkutan tidak lenyap seluruhnya, sehingga Tanah
Negara tersebut diberikan ke perkumpulan masyarakat adat untuk
menjadi bagian dari Tanah Ulayat secara satu kesatuan yang utuh.
Penyerahan kembali atas 18 bidang tanah pemukiman kepada
adat, membuktikan bahwa masyarakat adat patuh dan konsisten
akan menjaga Tanah Ulayat Kampung Naga yang sampai sekarang
masih bertahan keeksistensiannya. Namun demikian, lembaga
adat tetap memberikan wewenang penuh kepada masyarakat adat
untuk memiliki bangunan rumahnya saja. Kepala adat ingin aset
Tanah Ulayat Kampung Naga tetap terjaga. Oleh karena itu, sistem
kepemilikan tanah yang dianut di Kampung Naga merupakan milik
adat Kampung Naga yang bersifat komunal. Hal ini menjadikan
konsep kepemilikan Tanah Ulayat di Kampung Naga sama dengan

58 Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
di Kampung Naga