Page 125 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

misalnya masyarakat, di balik hotel pasti akan terbatas tentang
matahari, terbatas udara. Disisi lain, udara exhausting hotel pasti
mbuangnya ke tetangga-tetangganya..AC hotel, sudah panas...
dikasihstrong panas lagi..limbah juga gitu....gak bakalan limbah
itu kenanya luar jauh dulu...baik limbah-limbah yang berupa
padat, cair, dan udara...maupun budaya.”

Tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah
dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat rentan dalam
menghadapi bahaya. Dalam konteks pemberian izin pembangunan
hotel di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota dalam hal ini malah
membuat masyarakat yang rentan menjadi semakin rentan dengan
meloloskan izin perhotelan di kawasan padat penduduk. Tidak
dipungkiri suatu saat kawasan tersebut tidak dapat menyangga semua
penduduk yang ada, karena pada saat yang sama hotel juga akan
mengeksploitasi air tanah dalamnya.
Pemerintah Kota Yogyakarta sebenarnya sudah menetapkan
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta, inti
peraturan ini yakni kewajiban bagi setiap pemrakarsa perhotelan
untuk menyediakan air baku yang bersumber dari PDAM. Hal
ini termasuk ke dalam salah satu persyaratan dalam pengajuan izin
gangguan atau perpanjangan/registrasi ulang izin gangguan untuk
usaha perhotelan.
Pelanggaran dari ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi
administratif, berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, maupun
pencabutan izin. Namun dalam peraturan ini juga memperbolehkan
penggunaan air tanah untuk tambahan penyediaan air baku dalam
kegiatan usahanya. Dari wawancara dengan beberapa hotel baik
71
hotel melati maupun hotel berbintang, didapati bahwa rata-rata

110 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL