Page 13 - MODUL PEMBUNUHAN

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para pakar di atas dapat dirumuskan
bahwa takzir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang dijatuhkan pada seseorang
yang melakukan suatu tindak kejahatan yang bentuk hukumannya belum ditentukan
secara tegas di dalam al-Qur'an dan sunah, baik kejahatan itu berupa pelanggaran
terhadap hak-hak Allah maupun pelanggaran terhadap hak-hak manusia sebagai
hamba Allah.
Takzir juga dapat dipahami sebagai jarimah yang terdiri atas perbuatan-
perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat. Hukumannya
diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam jarimah takzir
tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya. Artinya untuk menentukan batas terendah
dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian,
syari’ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan
hukuman kepada pelaku jarimah.
Selain hukuman takzir dijatuhkan terhadap pelaku tindak kejahatan yang tidak
ditentukan bentuk hukumannya oleh syarak (al-Qur'an dan sunah), takzir juga dapat
dijatuhkan terhadap pelaku tindak kejahatan atau pelanggaran terhadap undang-
undang atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara/pemerintah selama undang-
undang atau peraturan-peraturan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai,
prinsip-prinsip, dan tujuan syariah. Di antara peraturan-peraturaan yang dilanggar dan
dapat dijatuhi hukuman takzir adalah peraturan lalu-lintas, pemeliharaan lingkungan
hidup, aparat pemerintah yang tidak disiplin dan sebagainya.
Hukuman takzir juga dijatuhkan terhadap tindak kejahatan yang sudah
ditentukan hukumannya di dalam al-Qur'an atau sunah, baik berupa had, qisas,
maupun kafarat, namun tidak memenuhi syarat untuk menjatuhkan hukuman tersebut
atas pelakunya karena adanya syubhat. Tindakan yang tidak boleh dihukum itu baik
syubhat dalam kaitannya dengan pelaku, perbuatan, ataupun dalam kaitannya dengan
tempat. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak dijatuhi hukuman atas dasar dzan
atau dugaan saja karena sanksi hukum hanya boleh dijatuhkan setelah hakim betul-
betul dapat membuktikan kesalahan seseorang secara meyakinkan.
Pemberlakuan hukuman takzir ditetapkan oleh pemerintah atau hakim yang
bertindak sebagai wakil pemerintah di bidang penegakan hukum dengan mempertim-
bangkan beberapa hal. Di antara hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan oleh hakim adalah besar kecilnya pelanggaran, adanya unsur sengaja
atau kelalaian, baru pertama dilakukan atau sudah berkali-kali dan sebagainya.

B. Dasar Hukum Jarimah Takzir

Penetapan jarimah takzir al-Qur'an dan hadis tidak dijelaskan secara detail, baik
dari segi bentuk jarimah maupun hukuman. Landasan hukum sanksi bagi pelaku
jarimah takzir adalah at-ta'zir yaduru ma'a mashlahah, yaitu hukum takzir
berlandaskan pertimbangan manfaat dengan tetap berpedoman pada asas keadilan.
dalam masyarakat.
Ayat-ayat al-Qur’an yang dijadikan sebgai dasar jarimah takzir adalah QS al-
Fath/48: 8-9:

3