Page 15 - MODUL PEMBUNUHAN

dimaafkan oleh korban setelah mengajukan gugatan, pemerintah tetap dapat
mengenakan sanksi takzir kalau dilihatnya dapat mendatangkan maslahat bagi pelaku
atau bagi masyarakat.
Takzir yang berkaitan dengan hak hamba harus ada gugatan dan pemerintah atau
hakim tidak dapat memaafkan. Dalam takzir yang berkaitan dengan hak Allah, tidak
perlu ada gugatan dan ada kemungkinan bagi pemerintah untuk memberikan pemaafan
bila dipandangnya akan membawa kebaikan. Begitu pula dalam jarimah yang
berkaitan dengan hak hamba, teori tadakhul (sanksi pelanggaran terserap dalam sanksi
pelanggaraan lainnya) tidak dapat diberlakukan sehingga sanksinya disesuaikan
dengan jumlah kejahatannya sedangkan dalam jarimah yang berkaitan dengan hak
Allah dapat diberlakukan. Misalnya, seorang menghina A, B, dan C, maka orang itu
ditakzir sebanyak tiga kali karena berkaitan dengan pelanggaran atas hak individu
hamba, sedangkan orang yang tidak salat zuhur, asar, magrib, isya, dan subuh berkali-
kali cukup ditakzir sekali.
Pada saat jarimah takzir yang berkaitan dengan hak Allah sedang terjadi, semua
orang wajib menghalanginya sebagai bentuk pelaksanaan amar makruf nahi mungkar.
Misalnya, bila sedang terjadi percobaan pencurian, orang yang melihatnya wajib
mencegah. Sedangkan terhadap peristiwa jarimah yang berkaitan dengan hak hamba,
boleh dengan hanya menasihatinya. Selain itu, gugatan dalam jarimah yang berkaitan
dengan hak hamba dapat diwariskan sedangkan pada hak Allah, tidak dapat
diwariskan.
Dilihat dari segi sifatnya, jarimah takzir terbagi kepada jarimah takzir karena
melakukan perbuatan maksiat, jarimah takzir karena melakukan perbuatan yang mem-
bahayakan kepentingan umum, dan jarimah takzir karena melakukan pelanggaran
(mukhalafah), yaitu meninggalkan yang sunnat dan melakukan yang makruh. Jarimah
takzir karena melakukan perbuatan maksiat dapat berbentuk pelanggaran terhadap hal-
hal yang dilarang oleh syarak seperti bersumpah palsu, atau dapat berupa perbuatan
meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh syarak seperti tidak berpuasa pada
bulan Ramadan tanpa uzur yang dibolehkan oleh syarak.
Perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum juga dikenakan sanksi
takzir meskipun asal perbuatan itu adalah mubah, bukan sebuah maksiat. Perbuatan
yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditetapkan karena pelarangan bukan pada
zatnya, tetapi pada sifatnya yakni membahayakan kepentingan umum. Apabila dalam
suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah lalu mengandung unsur yang
membahayakan atau merugikan kepentingan umum, perbuatan itu dipandang jarimah
dan dapat dikenakan sanksi takzir. Misalnya anak kecil yang memburu layang-layang
lepas di jalan raya. Memburu layang-layang pada dasarnya boleh dilakukan lagi pula
anak-anak belum mukalaf sehingga tidak dapat dikenakan sanksi. Akan tetapi, karena
perbuatannya itu dapat membahayakan dirinya dan pengguna jalan yang lain, maka
perbuatan anak-anak itu dapat golongkan perbuatan jarimah dan dapat dikenakan
sanksi takzir.

5