Page 16 - MODUL EVALUASI KINERJA RUMAH SAKIT

keputusan dalam penilaian kinerja hendaknya objektif dan sesuai

dengan hukum.
b. Hambatan Norma Sosial

Hasil evaluasi kinerja yang diperoleh dengan cara yang baik, yaitu

yang memenuhi syarat-syarat evaluasi, akan memberikan kekuatan
yang sah. Sayangnya untuk memperoleh hasil evaluasi yang baik

bukanla hal yang mudah karena adanya norma social di lingkungan
kita berupa anggapan yang menyatakan bahwa masih banyak pekerja

yang berumur lebih tua enggan dinilai yang lebih muda, pekerja yang

memiliki jabatan lebih tinggi tidak senang jika bawahannya
mengevaluasi dirinya, bawahan tidak mungkin mengevaluasi

atasannya, dan sebagainya. Boleh dikatakan bahwa penilaian yang ada
bersifat satu arah sehingga peran serta saling menilai menjadi tidak

ada. Jika penilaian kinerja didasari dan bercampur aduk dengan
kepentingan penilai, konsekuensi yang digunakan sebagai dasar

tindakan untuk masa mendatang berupa informasi yang menyimpang

dan tidak akurat.
c. Hambatan Politis

Menurut penilaian, suatu sistem penilaian kinerja mempunyai
kekuasaan yang sah untuk memengaruhi pemegang jabatan. Bila

terjadi interaksi antar institusi dibawah institusi pemerintah, kesulitan

yang timbul adalah ketika membuat standar penilaian kinerja bagi
perusahaan yang ada dibawahnya. Sering kali, penilai mendapat

kesulitan dalam penilaian kinerja karena terbentur oleh aturanaturan
pemerintah secara politis. Kebijakan pemerintah lebih banyak

merupakan sebuah usaha untuk melanggengkan kekuasaannya.

d. Hambatan Pribadi
Penilai maupun yang dinilai sering beranggapan bahwa penilaian

merupakan suatu formalitas saja dan suatu hal yang membosankan
dikarenakan berdasarkan pengalaman masa lalu, hasil penilaiannya

7