Page 185 - Sejarah Nasional Indonesia

Rezim orde baru dalam implementasi Hak Asasi Manusia
(HAM) timbul persepsi yang buruk utamanya hal kebebasan
berpendapat, sehingga terjadi diskriminasi terhadap ide ataupun
gagasan yang dianggap bertolak belakang terhadap pemerintahan
orde baru yang kemudian hal tersebut dapat dianggap makar dan
bertentangan dengan negara (Widyawati Boediningsih & Novi
Prameswari Regina Dermawan, 2023). Rezim Soeharto menjadikan
hukum sebagai alat untuk mengontrol dan mempertahankan
kekuasaan sehingga menimbulkan sikap tidak percaya dari
masyarakat karena keadilan susah untuk ditemukan. Atas kebijakan-
kebijan orde baru ini tentu membuat semakin sempitnya ruang untuk
mengontrol kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro terhadap
masyarakat.
3. Meningkatnya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
Catatan Sejarah mengenai korupsi dalam peradaban manusia
dapat ditelusuri bahkan dari zaman Romawi Kuno, dimana pada
zaman tersebut bentuk korupsi yang lazim digunakan ialah
penyuapan terhadap aparat penegak hukum seperti hakim dalam
suatu perkara (Eggi Sudjana, 2008). Korupsi pada zaman Kerajaan
Babilonia juga marak terjadi sehingga Raja Hammurabi pernah
memberikan ancaman hukuman mati untuk pelakunya, hal ini
dilakukan dalam upaya menyelamatkan negara beserta rakyatnya dari
mental-mental korupsi (Alatas, 1987). Dari catatan Sejarah ini
menunjukkan betapa bahayanya mental korupsi yang dapat menjadi
batu sandungan dalam kemajuan suatu bangsa.
Sejarah Perilaku korupsi di Indonesia merebak pada masa
Kolonial Belanda ketika VOC berada di Indonesia yang mengakibatkan
kebangkrutan organisasi dagang tersebut. Namun jauh sebelum itu,
Kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia seperti Mataram, Majapahit,
Singosari, Demak dan Banten hancur dikarenakan konflik kekuasaan
dengan motif untuk memperkaya diri(Rahayu, 2004).

Oleh: Ahmad, S.Pd., M.Pd. 176