Page 167 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
oleh Pengguna
Barang kepada
Pengelola
Barang paling
lama 6 bulan
sejak BMN
diperoleh.
9. Transaksi koreksi kurang atas gedung dan Komponen Peraturan Pemerintah Akan dilakukan pada bulan Juni 2019.
saldo awal atas AC belum dicatat dalam Modul penunjang dalam Nomor 71 Tahun 2010
Aset SAKTI gedung dan tentang Standar
bangunan yang Akuntansi Pemerintah
mempunyai (PSAP 07)
masa manfaat
dan pola
pemeliharaan
yang berbeda
dicatat dalam sub
akun (kode
barang) yang
berbeda.
10. Harga Perkiraan Dokumen pengadaan pekerjaan Penggantian, Agar dilampirkan Perpres No. 16 Tahun Dokumen Harga Perkiraan Sendiri
Sendiri (HPS) Pengecatan Plafond dan Pencucian Gedung HPS sebagai 2018 Pasal 26 butir 5 terlampir.
Perbendaharaan Nomor : SPK- dasar untuk tentang Pengadaan
032/WPB.12/KP.018/2019 tanggal menilai Barang/Jasa
15/03/2019 tidak disertai HPS. kewajaran harga Pemerintah

11. Penyelesaian Pada SPM No. 00052A Tgl. 1 April 2019, Agar pengadaan Peraturan Menteri Akan menjadi perhatian untuk periode
Tagihan pengadaan cover kursi barang sudah diterima barang/jasa Keuangan selanjutnya.
sejak tanggal 30 Januari 2019 namun baru memperhatikan 190/PMK.05/2012
diterbitkan SPM pada tgl 1 April 2019. norma waktu tentang Tata Cara
Sehingga melewati batas waktu penyelesaian penyelesaian Pembayaran Dalam
tagihan tagihan Rangka Pelaksanaan
APBN
12. Terdapat kelebihan pembayaran uang lembur Kelebihan Peraturan Menteri Telah diterbitkan Nota Dinas Kepala
yaitu : pembayaran Keuangan KPPN Jakarta I yang ditujukan kepada
- a.n. Amin Zuhri, tanggal 29 Jan 2019 tersebut agar 190/PMK.05/2012 yang bersangkutan agar menyetor
dengan total jumlah jam lembur 1 jam, segera tentang Tata Cara sejumlah kelebihan pembayaran lembur.
sesuai ST-025/WPB.12/KP.018/2019 disetorkan Pembayaran Dalam ND-143/WPB.12/KP.018/2019 Tanggal
(RDK) kembali kepada 13 Mei 2019 (Nota Dinas dan Bukti setor
rekening Kas terlampir)