Page 168 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 168

UNSUR
         NO      PEMBINAAN                   PERMASALAHAN                   REKOMENDASI           PERATURAN/           PIC                TANGGAPAN
               DAN SUPERVISI                                                                  KETENTUAN TERKAIT
                                 -  a.n.  R.  Erwin  Budi  Setiawan,  tanggal  27  Negara,   dan  Rangka   Pelaksanaan
                                    Feb 2019 dengan total jumlah jam lembur  selanjutnya  agar  APBN
                                    1  jam,  sesuai  ST-050/WPB.12/KP.018  lebih        teliti
                                    /2019 (RDK)                             sebelum
                                 -  a.n. Suswanto, tanggal 28 Jan-1 Feb 2019  melakukan
                                    dengan  total  jumlah  jam  lembur  14  jam,  pembayaran
                                    sesuai     ST-032/WPB.12/KP.018/2019  uang lembur.
                                    (Pendampingan      Penyusunan      LK
                                    Perwakilan RI)
                                 -  a.n. Nur Syamsudin, tanggal 28 Jan-1 Feb
                                    2019  dengan  total  jumlah  jam  lembur  8
                                    jam, sesuai ST-032/WPB.12/KP.018/2019
                                    (Pendampingan      Penyusunan      LK
                                    Perwakilan RI)
         13.   BAPP              BAPP    pada   pekerjaan   penggantian   ,  Agar             Peraturan      Menteri          Telah di tandatangani dan akan lebih teliti.
                                 pengecatan  plafond  an  pencucian  gedung  ditandatangani   Keuangan
                                 Perbendaharaan Nomor SPM 00063A tanggal  oleh       pejabat  190/PMK.05/2012
                                 8  April  2019  belum  ditandatangan  Pejabat  dimaksud   dan   tentang   Tata   Cara
                                 Penerima Barang                            selanjutnya  agar   Pembayaran    Dalam
                                                                            lebih teliti.     Rangka    Pelaksanaan

                                                                                              APBN
         14.   Uraian pada       Terdapat uraian SPM LS Kontraktual (aplikasi  Agar Uraian SPM  Sesuai   Nota   Dinas         Akan     dilaksanakan    pada    SPM
               SPM Kontraktual   SAKTI) yang masih mencantumkan Nomor dan  Kontraktual  yang  Direktur  SITP  Nomor           selanjutnya.
               peserta piloting    tanggal kontrak (SPK), antara lain:      berasal     dari  ND-9609/PB.08/2018
               SAKTI (Aplikasi    1.   SPM nomor 00063A tanggal 8 April 2019  satker   peserta   tanggal  18  Desember
               SAKTI)                a,n PT. Karya Metrika Ilafi            Piloting   SAKTI,   2018 hal Uraian SPM LS
                                 2.   SPM Nomor 00054A tanggal 1 April 2019  tidak     perlu   Kontraktual     pada
                                     a,n PT. Karya Metrika Ilafi            dicantumkan       Aplikasi SAKTI
                                 3.   SPM  Nomor  00036A  tanggal  6  Maret  mengenai
                                     2019 a,n PT. Rahmat Sejahtera          tanggal     dan
                                                                            nomor    Kontrak
                                                                            (SPK)
         15.   Aplikasi SMART    Berdasarkan dashboard aplikasi SMART DJA,  Agar      diinput  Surat          Dirjen           Sudah dilakukan pengisian (Printscreen
                                 capaian  keluaran  sampai  dengan  bulan  April  pengisian   Perbendaharaan  Nomor                dari Aplikasi SMART terlampir)
                                 2019  belum  diinput  sehingga  nilai  capaian  capaian   output  S-5046/PB.1/2019
                                 kinerja pada aplikasi SMART masih rendah.   sesuai     SE-   tanggal 29 Juni 2019
                                 Pengisian                                  2/MK.1/2019
         16.   Tata kelola       Surat  masuk  yang  diterima  KPPN  dan  Agar surat masuk  SE-18/PB/2017  tentang             Akan dilaksanakan sebagaimana arahan.
               persuratan        memerlukan tindak lanjut penyelesaian seperti  yang          Implementasi  Program
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173