Page 169 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 169

UNSUR
         NO      PEMBINAAN                   PERMASALAHAN                   REKOMENDASI           PERATURAN/           PIC                TANGGAPAN
               DAN SUPERVISI                                                                  KETENTUAN TERKAIT
                                 permohonan  TUP,  permohonan  persetujuan  memerlukan        Perbendaharaan     Go
                                 pembukaan rekening, ralat retur SP2D setelah  proses   lebih  Green
                                 diinput  pada  aplikasi  e-office,  dokumen  asli  lanjut,  diteruskan
                                 tidak  diteruskan  kepada  seksi  teknis  dan  kepada   seksi
                                 disimpan  pada  ruang  arsip,  sedangkan  seksi  teknis,  sehingga
                                 teknis  mencetak  ulang  dari  aplikasi  e-office.  tidak   perlu
                                 Hal ini akan meningkatkan penggunaan kertas  dicetak ulang
                                 (tidak  sesuai  dengan  program  go  green).
                                 Disamping itu dokumen tersebut memerlukan
                                 penelitian  pada  seksi  teknis  seperti  keaslian
                                 tanda  tangan,  materai  yang  dibubuhkan  dan
                                 lainnya sebelum diproses lebih lanjut.
         C.                  Pelayanan Perbendaharaan
         17.   Langkah-langkah  Berdasarkan monitoring data OM SPAN modul  KPPN        agar  Surat            Ditjen          Setiap bulan telah dilakukan koordinasi
               peningkatan       PA  sampai  dengan  bulan  Maret  2019,  pada  berkoordinasi   Perbendaharaan  Nomor         dengan Surat, menggunakan media
               IKPA              KPPN  Jakarta  I  terdapat  beberapa  satker  dengan   satker  S-7254/PB/     2018           sosial.
                                 dengan  nilai  IKPA  yang  relatif  rendah  yaitu  guna      tanggal  20  September
                                 sebagai berikut :                          meningkatkan      2018   hal   Langkah-
                                     KEDUTAAN BESAR RI DI MADRID           Indikator  Kinerja  langkah   Peningkatan
                                     KONSULAT  JENDERAL  RI  DI  NEW  Pelaksanaan            Indikator      Kinerja
                                     YORK                                   Anggaran.         Pelaksanaan  Anggaran
                                     KEDUTAAN BESAR RI DI LONDON                             Kementerian   Negara/
                                     KEMENTERIAN PERTAHANAN                                  Lembaga         Tahun
                                     DISOPSLATAU                                             Anggaran 2018
                                     KANTOR PUSAT RRI
                                     BALAI  JARINGAN  INFORMASI  DAN
                                     KOMUNIKASI
                                     MABES TNI AU
                                     BADAN KEAMANAN LAUT
                                     RUMKITAL DR MINTOHARDJO

         18.   Pendataan         Berdasarkan  monitoring  pendataan  Pejabat  Agar  melakukan  Surat  Direktur  Sistem        Telah ditindaklanjuti dengan surat Kepala
               Pejabat           Perbendaharaan  pada  laman  Google  Drive  koordinasi       Perbendaharaan                  KPPN Nomor S-
               Perbendaharaan    tanggal  24  April  2019,  KPPN  Jakarta  I  data  dengan   Satker  Nomor: ND-1/PB.7/2019    1183/WPB.12/KP.018/2019  dan sampai
                                 yang terinput 86,67%                       terkait    guna  tanggal  3  januari  2019        dengan 20 Mei 2019 data yang terinput
                                                                            meningkatkan      tentang    Permintaan           98,04%
                                                                            jumlah data yang  Pendataan    Pengelola
                                                                            masuk             Perbendaharaan  pada
                                                                                              Satuan  Kerja  Pengelola
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174