Page 229 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
No. PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
Jakarta VI terdapat beberapa guna tanggal 20 September
satker dengan nilai IKPA yang meningkatkan 2018 hal Langkah-
relatif rendah yaitu sebagai Indikator Kinerja langkah Peningkatan
berikut : Pelaksanaan Indikator Kinerja
1. Pengadilan Tinggi Agama Anggaran. Pelaksanaan Anggaran
Jakarta Kementerian Negara/
2. Direktorat Kawasan Dan Lembaga Tahun
Kesehatan Ikan Anggaran 2018
3. Pengadilan Agama Jakarta
Pusat
4. Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta
5. Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan Ditjen
Perikanan Tangkap
6. Direktorat Perbenihan
7. Direktorat Pakan Dan Obat
Ikan
8. Pengadilan Agama Jakarta
Timur
9. Direktorat Produksi Dan
Usaha Perikanan Budidaya
10. Direktorat Sarana Distribusi
Dan Logistik
21. Pendataan Berdasarkan monitoring Agar melakukan Surat Direktur Sistem Seksi MSKI Saat ini Pendataan Pengelola
Pejabat pendataan Pejabat koordinasi Perbendaharaan Nomor: Perbendaharaan pada Satuan
Perbendaharaan Perbendaharaan pada laman dengan Satker ND-1/PB.7/2019 tanggal Kerja Pengelola APBN KPPN
Google Drive, KPPN Jakarta VI guna 3 januari 2019 tentang Jakarta VI telah legkap (100%)
menduduki posisi terakhir dalam mempercepat Permintaan Pendataan pada 10 Mei 2018.
pendataan dengan persentasi proses Pengelola
sebesar 66,03% pendataan Perbendaharaan pada
Satuan Kerja Pengelola
APBN Wilayah DKI
Jakarta
22. Pakta Integritas  Pakta Integritas Eksternal ; Agar seluruh Peraturan Direktur Seksi MSKI Telah disampaikan surat kepada
Sebanyak 258, satker yang telah satker mitra kerja Jenderal satker yang belum menyampaikan
menandatangani Pakta Integritas KPPN Jakarta VI Perbendaharaan nomor Pakta Integritas Nomor S-
sebanyak 217 (84.11%) satker menandatangani Per-20/PB/2016 tentang 1794/WPB.12/KP.06/2019 dan
dan yang belum menandatangani Pakta Integritas Tata Kelola surat disampaikan ke Grup WA
sebanyak 41 (15.89%) satker Pelaksanaan Tugas Unit Forkom PPSPM.