Page 233 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
PEMBINAAN PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
NO PERMASALAHAN REKOMENDASI
DAN KETENTUAN TERKAIT
SUPERVISI
WPb.12/KP.07/2019
tanggal 22 januari 2019
KPPN tidak melakukan upload Kesalahan pada Peraturan Dirjen Seksi Koreksi SPM untuk transaksi
ADK Koreksi SPM yang koreksi data Perbendaharaan Nomor Pencairan tahun 2018 tidak dapat
mencantumkan deskripsi akan mengubah Per-16/PB/2014 tentang Dana dilakukan lagi karena close
perubahan uraian SPM informasi Tata Cara Koreksi Data period LKPP (LKPP 2018
sehingga pada Aplikasi SPAN keuangan secara Transaksi Keuanganpada sudah dalam posisi Audited).
masih menggunakan uraian keseluruhan dan Sistem Perbendaharaan Untuk permintaan koreksi
yang lama (sebelum dilakukan berjenjang dan Anggaran Negara SPM selanjutnya, KPPN
koreksi), hingga tingkat akan memastikan telah
1. Satker Politeknik pusat, hingga melakukan upload ADK
Kesehatan Jakarta III SPM akan koreksi SPM terkait uraian
Nomor menyebabkan SPM.
00423/632217/2018 kesalahan yang
tanggal 10 Desember 2018 besar.
Koreksi nomor S-149/
WPb.12/KP.07/2019
tanggal 11 Januari 2019
2. Satker Pusat Data dan
Informasi Kementerian
Kesehatan SPM Nomor
00240T/ 258530/2018
tanggal 25 Oktober 2018
Koreksi Nomor S-491/
WPb.12/KP.07/2019
tanggal 12 Februari 2019
3. Satker Biro Umum
Kementerian Kesehatan
SPM Nomor
50039T/465930/2018
tanggal 10
Septemberr2018 Koreksi
Nomor S-430/
WPb.12/KP.07/2019
tanggal 11 Februari 2019
Masih ditemukan koreksi Data KPPN Peraturan Dirjen Seksi Telah ditindaklanjuti dengan
SPM pada kolom potongan hendaknya Perbendaharaan Nomor Pencairan mengirimkan surat ke
SPM yang menggunakan kode melakukan Per-16/PB/2014 tentang Dana seluruh satker dengan nomor
satker bersangkutan. sosialisasi Tata Cara Koreksi Data S-1586/WPB.12/ KP.07/2019
Seharusnya menggunakan kepada Satker Transaksi Keuanganpada tanggal 24 Mei 2019 hal
kode satker Kantor Pelayanan agar kesalahan Sistem Perbendaharaan Permintaan Koreksi Kode
Pajak sebagai berikut: dan Anggaran Negara