Page 235 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 235
UNSUR
PEMBINAAN PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
NO PERMASALAHAN REKOMENDASI
DAN KETENTUAN TERKAIT
SUPERVISI
Satker 423089 dengan Surat Menkeu Nomor kontrak tersebut telah
Nomor kontrak 66/MK.05/2019 tanggal mendapatkan dispensasi
08/ILMATE.4/SPK/005.001/ 22 Januari 2019 pendaftaran kontrak oleh
PL.I /I/2019 tanggal 11 KPPN Jakarta VII
Januari 2019 a.n. Samudra (S-588/WPB.12/KP.07/ 2019
Dyan Praga diupload pada tanggal 02 April 2019)
tanggal 8 Mei 2019 CAN sebagaimana fotokopi
Nomor A/182.19005785/0/0 terlampir.
(terlambar 72 hari)
3. Penerbitan Berdasarkan pemeriksaan data PMK.178/ PMK.05/2018 Setelah diteliti kembali
SP2D sampel terdapat SPM Uang tentang Tata Cara berkas SPM tersebut,
Persediaan yang tidak dilampiri Pembayaran Dalam ternyata surat pernyataan
surat pernyataan dari Kuasa Rangka Pelaksanaan dari Kuasa Pengguna
Pengguna Anggaran, yaitu: APBN Anggaran dimaksud sudah
Direktorat Kesehatan ada, namun saat dilakukan
Lingkungan (401736) pemisahan dokumen (split)
SPM Nomor 00001/SPM surat tersebut terpisah dari
UP/DIT.KEsLING/I/2019 berkas SPM. (fotokopi
tanggal 28 januari 2019 terlampir).
Berdasarkan pemeriksaan data PMK 190/PMK.05/2012 PMK.178/PMK.05/2018 baru
sampel terdapat SPM Uang tentang Tata Cara diterbitkan pada akhir tahun
Persediaan yang melampirkan Pembayaran Dalam 2018 (26 Desember 2018)
Surat pernyataan UP yang Rangka Pelaksanaan dan sosialisasi ke satker
menyatakan penggantian UP APBN baru dilakukan pada bulan
dilakukan minimal 3 (tiga) bulan diperbaharui dengan Februari 2019 (dikarenakan
seharusnya dilakukan minimal pasal 44 PMK.178/ KPPN di awal tahun 2019
2 (dua) bulan, antara lain: PMK.05/2018 tentang masih menyelesaikan
1. Pusat penelitian dan Tata Cara Pembayaran pekerjaan akhir tahun 2018),
Pengembangan Biomedis Dalam Rangka sehingga satker yang telah
dan Teknologi Dasar Pelaksanaan APBN mengajukan UP di Januari
Kesehatan (416160) SPM 2019 masih menggunakan
Nomor 00003/2069- aturan lama yakni PMK
UP/416160/2019 tanggal 28 190/PMK.05/2012.
januari 2019
2. Sekjen Kementerian Sosial Namun demikian telah
(440121) SPM Nomor dimintakan ke satker untuk
00005/440121/UP/01/2019 mengganti Surat pernyataan
tanggal 29 Januari 2019 UP dimaksud untuk
disesuaikan dengan