Page 235 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 235

UNSUR
                   PEMBINAAN                                                           PERATURAN/             PIC             TANGGAPAN
             NO                         PERMASALAHAN             REKOMENDASI
                       DAN                                                         KETENTUAN TERKAIT
                    SUPERVISI
                                    Satker   423089   dengan                     Surat Menkeu Nomor                    kontrak tersebut telah
                                     Nomor             kontrak                    66/MK.05/2019 tanggal                 mendapatkan dispensasi
                                     08/ILMATE.4/SPK/005.001/                     22 Januari 2019                       pendaftaran kontrak oleh
                                     PL.I  /I/2019  tanggal  11                                                         KPPN Jakarta VII
                                     Januari 2019 a.n. Samudra                                                          (S-588/WPB.12/KP.07/ 2019
                                     Dyan  Praga  diupload  pada                                                        tanggal 02 April 2019)
                                     tanggal  8  Mei  2019  CAN                                                         sebagaimana fotokopi
                                     Nomor  A/182.19005785/0/0                                                          terlampir.
                                     (terlambar 72 hari)
             3.   Penerbitan      Berdasarkan pemeriksaan data                     PMK.178/  PMK.05/2018               Setelah diteliti kembali
                  SP2D            sampel  terdapat  SPM  Uang                     tentang    Tata    Cara              berkas SPM tersebut,
                                  Persediaan yang tidak dilampiri                 Pembayaran       Dalam               ternyata surat pernyataan
                                  surat  pernyataan  dari  Kuasa                  Rangka      Pelaksanaan              dari Kuasa Pengguna
                                  Pengguna Anggaran, yaitu:                       APBN                                 Anggaran dimaksud sudah
                                      Direktorat    Kesehatan                                                         ada, namun saat dilakukan
                                       Lingkungan     (401736)                                                         pemisahan dokumen (split)
                                       SPM  Nomor  00001/SPM                                                           surat tersebut terpisah dari
                                       UP/DIT.KEsLING/I/2019                                                           berkas SPM. (fotokopi
                                       tanggal 28 januari 2019                                                         terlampir).



                                  Berdasarkan pemeriksaan data                    PMK    190/PMK.05/2012               PMK.178/PMK.05/2018 baru
                                  sampel  terdapat  SPM  Uang                     tentang    Tata    Cara              diterbitkan pada akhir tahun
                                  Persediaan  yang  melampirkan                   Pembayaran       Dalam               2018 (26 Desember 2018)
                                  Surat  pernyataan  UP  yang                     Rangka      Pelaksanaan              dan sosialisasi ke satker
                                  menyatakan  penggantian  UP                     APBN                                 baru dilakukan pada bulan
                                  dilakukan minimal 3 (tiga) bulan                 diperbaharui dengan                 Februari 2019 (dikarenakan
                                  seharusnya  dilakukan  minimal                  pasal  44    PMK.178/                KPPN di awal tahun 2019
                                  2 (dua) bulan, antara lain:                     PMK.05/2018     tentang              masih menyelesaikan
                                   1.  Pusat   penelitian   dan                   Tata  Cara  Pembayaran               pekerjaan akhir tahun 2018),
                                      Pengembangan  Biomedis                      Dalam           Rangka               sehingga satker yang telah
                                      dan    Teknologi   Dasar                    Pelaksanaan APBN                     mengajukan UP di Januari
                                      Kesehatan  (416160)  SPM                                                         2019 masih menggunakan
                                      Nomor        00003/2069-                                                         aturan lama yakni PMK
                                      UP/416160/2019 tanggal 28                                                        190/PMK.05/2012.
                                      januari 2019
                                   2.  Sekjen  Kementerian  Sosial                                                     Namun demikian telah
                                      (440121)   SPM    Nomor                                                          dimintakan ke satker untuk
                                      00005/440121/UP/01/2019                                                          mengganti Surat pernyataan
                                      tanggal 29 Januari 2019                                                          UP dimaksud untuk
                                                                                                                       disesuaikan dengan
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240