Page 232 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 232
UNSUR
PEMBINAAN PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
NO PERMASALAHAN REKOMENDASI
DAN KETENTUAN TERKAIT
SUPERVISI
Terdapat Pengajuan Koreksi Agar pada Peraturan Dirjen Seksi Didalam Peraturan Dirjen
SPM untuk mengubah sumber kesempatan Perbendaharaan Nomor Pencairan Perbendaharaan Nomor Per-
dana dari RM (Rupiah Murni) berikutnya KPPN Per-16/PB/2014 tentang Dana 16/PB/2014 tidak ada
menjadi PNP (PNBP) namun untuk senantiasa Tata Cara Koreksi Data ketentuan yang mengatur
tidak dilengkapi dengan melakukan Transaksi Keuanganpada perubahan sumber dana dari
Lembar maksimum pencairan koordinasi Sistem Perbendaharaan RM (Rupiah Murni) menjadi
(MP) dan rekomendasi dari tingkat internal dan Anggaran Negara PNP (PNBP) harus
Seksi Vera, yaitu: diantara masing- dilengkapi dengan Lembar
1. Satker Direktorat masing seksi maksimum pencairan (MP)
Penegakan Hukum dan rekomendasi dari Seksi
Pidana SPM Nomor Vera.
00798T/400428/2018
tanggal 18 Desember
2018 Koreksi nomor S-
047/ WPb.12/KP.07/2019
tanggal 7 Januari 2019
2. Satker Direktorat
Inventarisasi Gas Rumah
kaca dan Monitoring,
Pelaporan dan Verifikasi
SPM Nomor
00193/400231/2018
tanggal 23 November
2018 Koreksi Nomor S-
318/ WPb.12/KP.07/2019
tanggal 22 Januari 2019
Detil Permintaan Koreksi SPM Agar KPPN Peraturan Dirjen Seksi Telah ditindaklanjuti dengan
tidak sesuai dengan ADK meningkatkan Perbendaharaan Nomor Pencairan mengirimkan surat ke satker
SPM koreksi yang diupload ketelitian dalam Per-16/PB/2014 tentang Dana bersangkutan melalui surat
antara lain: memverifikasi Tata Cara Koreksi Data Kepala KPPN Jakarta VII
1. Satker Badan Restorasi dokumen yang Transaksi Keuanganpada nomor S-
Gambut SPM Nomor diterima Sistem Perbendaharaan 1544/WPB.12/KP.07/2019
90085T/418989/2018 dan Anggaran Negara tanggal 22 Mei 2019 hal
tanggal 27 November Perbaikan Detail Permintaan
2018 Koreksi Nomor S- Koreksi SPM
320/ WPb.12/KP.07/2019
tanggal 22 Januari 2019
2. Satker Badan Restorasi
Gambut SPM Nomor
70100/418989/2018
tanggal 7 Desember 2018
Koreksi nomor S-319/