Page 244 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
PEMBINAAN PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
NO PERMASALAHAN REKOMENDASI
DAN KETENTUAN TERKAIT
SUPERVISI
16. Pendataan Berdasarkan monitoring Agar melakukan Surat Direktur Sistem Seksi KPPN Jakarta VII sudah
Pejabat pendataan Pejabat koordinasi Perbendaharaan Nomor: MSKI menyampaikan surat kepada
Perbendaharaa Perbendaharaan pada laman dengan Satker ND-1/PB.7/2019 tanggal Satker yang belum mengisi
n Google Drive per tanggal 15 guna 3 januari 2019 tentang data pengelola
Mei 2019, KPPN Jakarta VII mempercepat Permintaan Pendataan perbendaharaan dengan
menduduki posisi kedua proses Pengelola surat nomor S-
terakhir dalam pendataan pendataan Perbendaharaan pada 982/WPB.12/KP.07/2019
dengan persentasi sebesar Satuan Kerja Pengelola tanggal 10 April 2019 hal
88,94% APBN Wilayah DKI Permintaan Pengisian Data
Jakarta Pengelola Perbendaharaan
(surat terlampir). Apabila
pengisian data pengelola
perbendaharaan dibuka
kembali. KPPN Jakarta VII
akan melakukan jemput bola
dengan mendatangi Satker.
17. Pakta Integritas Pakta Integritas Eksternal ; Agar seluruh Peraturan Direktur Seksi Terkait pergantian pejabat
Sebanyak 236 satker, yang satker mitra kerja Jenderal Perbendaharaan MSKI Kepala KPPN Jakarta VII,
telah menandatangani Pakta KPPN Jakarta VI nomor Per-20/PB/2016 satker masih banyak yang
Integritas sebanyak 106 menandatangani tentang Tata Kelola salah mencantumkan nama
(44,.98%) satker dan yang Pakta Integritas Pelaksanaan Tugas Unit pejabat kepala KPPN,
belum menandatangani Kepatuhan di Lingkungan sehingga perlu diperbaiki
sebanyak 130 (55,.02%) Direktorat Jenderal terlebih dahulu.
satker Perbendaharaa Selanjutnya akan kami
koordinasikan agar Pakta
Integritas dapat segera
ditandatangani seluruhnya.