Page 24 - Kelas 12 Hindu BS press

bahwa benda itu adalah haknya yang sah (Dharmasastra, II.168-174). Ini
berarti, bahwa saat itu telah ada dan dibuatkan aturan tentang pemanfaatan
dan pembuktian bahwa barang itu bertuan atau barang tidak bertuan.

4. Persekutuan (Sambhayasamutthana). Persekutuan antara firma dalam
bidang hukum dagang menurut hukum Hindu baru pertama kali kita
jumpai dalam kitab Dharmasastra karya Rsi Wisnu. Premi atau keuntungan
atau upah yang diterima oleh para anggota harus berbanding sama menurut
aturan. Berdasarkan pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat, lembaga
itu mungkin sudah berkembang sebelum Rsi Manu dan mencapai bentuknya
pada zamannya Rsi Manu. Ajaran ini selanjutnya dikembangkan oleh Rsi
Yajnawalkya, Rsi Narada, dan Rsi Brhaspati.
5. Dana atau pemberian (Dattasyanapakarma). Dana atau pemberian baik
berdasarkan agama maupun tidak berdasarkan agama dikenal dengan
titel ”Datta Pradanika” atau juga disebut Syanapakarma, yang artinya;
menghadiahkan atau penuntutan atas pemberian. Menurut Agama Hindu
berbuat dana merupakan kewajiban yang terpuji dan diatur berdasarkan
ajaran agama dan kepercayaan masyarakat. Bentuk pemberian yang
pertama kita jumpai adalah bentuk daksina, yaitu semacam pemberian
sebagai upah kepada Pendeta (brahmana) yang melakukan upacara untuk
orang lain. Besarnya pemberian tidak sama, yang terpenting adalah nilai
pemberian itu.

Selanjutnya sloka kitab hukum Manawa Dharmasastra II. 6 menjelaskan
bahwa; Seluruh Weda merupakan sumber utama dari pada dharma (Agama
Hindu) kemudian barulah Smrti di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik
dari orang-orang yang menghayati Weda serta kemudian acara tradisi dari
orang-orang suci dan akhirnya atmanatusti ”rasa puas diri sendiri”.
Berdasarkan sloka tersebut di atas kita dapat mengenal sumber-sumber hukum
Hindu menurut urut-urutannya adalah sebagaimana istilah berikut:

1. Weda Sruti.
2. Weda Smrti.

3. Sila.
4. Acara (Sadacara).

5. Atmanastusti.

14 Kelas XII SMA/SMK