Page 35 - Kelas 12 Hindu BS press

lembaga yang berwenang. Yang termasuk sumber hukum dalam arti formal
dan bersifat pasti yaitu; Undang-undang, Kebiasaan dan adat, serta Traktat
(Puja, Gde. 1984:85).

Disamping sumber-sumber hukum yang disebutkan di atas, ada juga
penunjukkan sumber hukum dengan menambahkan kata yurisprudensi
dan pendapat para ahli hukum. Dengan demikian dapat kita lihat susunan
sumber hukum dalam arti formal sebagai berikut:

a. Undang-undang.
b. Kebiasaan dan adat.

c. Traktat
d. Yurisprudensi

e. Pendapat ahli hukum yang terkenal.
Sistematika susunan sumber hukum seperti tersebut di atas ini, dianut
pula dalam hukum Internasional sebagai tertera dalam pasal 38 Piagam
Mahkamah Internasional dengan menambahkan azas-azas umum hukum
yang diakui oleh berbagai bangsa yang beradab sebagai sumber hukum
juga. Dengan demikian, terdapat susunan hukum sebagai berikut:

a. Traktat Internasional yang kedudukannya sama dengan undang-undang
terhadap negara itu.
b. Kebiasaan Internasional.

c. Azas-azas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
d. Keputusan-keputusan hukum sebagai yurisprudensi bagi suatu negara.

e. Ajaran-ajaran yang dipublikasi oleh para ahli dari berbagai negara hukum
tersebut sebagai alat tambahan dalam bidang pengetahuan hukum.
Sistem dan azas yang dipergunakan mengenai masalah sumber hukum
terdapat pula dalam kitab Weda, sebagaimana tersurat dalam kitab Manawa
Dharmasastra bahwa ”seluruh pustaka suci Weda (sruti) merupakan
sumber utama dari pada dharma (agama Hindu), kemudian barulah smrti
disamping sila (kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang
menghayati Weda) dan kemudian acara (tradisi-tradisi dari orang-orang
suci) serta akhirnya atmanastuti yakni rasa puas diri sendiri”.
Berdasarkan penjelasan sloka suci kitab hukum Hindu tersebut di atas,
maka dapat kita mengetahui bahwa sumber-sumber hukum Hindu menurut
Menawa Dharmasastra, adalah sebagai berikut; Weda Sruti, Weda Smrti,
Sila, Acara (Sadacara), Atmanastuti.

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 25