Page 124 - just duit_Spread
P. 124

Jadi,  jika  ada  orang  atau  sekelompok  orang  yang  mengorganisir
        pertemuan  massa,  apakah  untuk  memprotes  kebijakan  ataupun  pe-
         ristiwa  tertentu,  itu  sah-sah  saja,  selama  esensi  aksi  itu  mempunyai
        landasan  hukum   yang  benar  dan  kuat,  serta  dilaksanakan  secara
         tertib  dan  tidak  mengganggu  orang  lain.  Namun  jika  orasi  ataupun
         protes  tersebut  tidak  berdasar,  hal  itu  bisa  dikategorikan  sebagai  tin-
         dakan  memfitnah  atau  menghasut,  sehingga  pelakunya  dapat  dituntut
         secara hukum.  Bahkan jika ternyata  aksi  demonstrasi  massa tersebut
         menimbulkan  ekses negatif,  misalnya perkelahian  massal,  tindak kri-
         minal  seperti  pembakaran  dan  atau  penjarahan  harta  milik  orang
         lain,  maka  bukan  hanya pelakunya yang  akan  diseret  ke  pengadilan,
         melainkan  juga  organisernya  akan  dituntut  pertanggungjawabannya
         dengan  biaya  ganti  rugi  dan  atau  masuk  penjara!
           Dengan   cara  ini,  setiap  orang  yang  hendak  mengerahkan  massa
         untuk  menyampaikan   aspirasinya  akan  berpikir  tiga  kali  sebelum
         bertindak,  sebab  dia/mereka  harus  memperhitungkan  risikonya,  dan
         tentunya  tidak  lagi  bisa  mengkambinghitamkan  provokator  atau  pi-
         hak ketiga,  dan sebagainya, untuk berdalih dan melepas tanggung ja-
         wab.
           Nah,  agar  tidak  ada  seorang pun  yang salah  kaprah  terhadap  arti
         demokrasi,  maka  ada  baiknya  jika  saya  sampaikan  esensinya  secara
         mudah.
            Menurut kamus, demokrasi artinya,  "pemerintahan oleh rakyat, di
         mana  kekuasaan  tertinggi  berada di  tangan  rakyat  atau  perwakilan
        yang dipilih dengan sistem  bebas. " Kalau menurut Abraham  Lincoln,
         demokrasi  adalah pemerintahan  "of the people,  by the people,  and for
         the people."
            Demokrasi  adalah  juga  kebebasan  yang  diinstitusionalisasikan,
         yang bercirikan, pemerintahan yang konstitusional, hak asasi manusia,
         dan  persamaan  di  hadapan  hukum.
            Dalam  masyarakat  yang  demokratis,  peranan  mayoritas  harus  di-
         sertai  garansi  atas  hak  asasi  individual,  serta  perlindungan  hak  mi-
         noritas—entah  etnis,  agama,  atau politik.  Hak kaum  minoritas  tidak
         tergantung  pada  itikad  baik  mayoritas,  serta  tidak  bisa  dieliminasi
         oleh  voting  mayoritas.  Hak  minoritas  diproteksi  karena  hukum  de-


                                        108
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129